AMBON,AT-Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman-Selfinus Kaibama, serta Walikita dan wakil Walikota Tual, M. Yani Renuat-Amir Rumra diundur.  Pemerintah akan menjadwal ulang pelantikan setelah keputusan sela Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepastian penundaan pelantikan kepala daerah tak bersengketa di MK ini, disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Tito mengatakan, pelantikan kepala daerah yang semula secara bertahap pada 6 Februari 2025, akan diundur.

Tito menyampaikan, pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

"Yang 6 Februari karena disatukan dengan nonsengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar," kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1) dikutip Jawapos.com.

Namun, Tito belum bisa memastikan terkait waktu pelantikan akan digelar. Menurutnya, pemerintah akan menggelar rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2), untuk mengatur waktu pelantikan.

Tito tak memungkiri, mundurnya jadwal yang sudah ditetapkan karena adanya putusan dismissal yang dipercepat oleh MK. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pelantikan digelar secara efisien.

"Beliau berprinsip kalau jaraknya nggak jauh, untuk efisiensi sebaiknya satukan saja, yang nonsengketa dan dismissal, untuk efisiensi," tegasnya.

Pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025 sebelumnya disepakati Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu. Mereka sepakat pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik dahulu.

Pelantikan tersebut akan dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyelenggara pemilu soal jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di gedung DPR, komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1).

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Maluku dan DPRD Maluku telah menyiapkan agenda pemerintahan pascapelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2025-2030, Hendrik Lewerisa-Abdullah Vanath.
Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie mengatakan berdasarkan jadwal yang telah dibuat, setelah pelantikan pada 6 Februari, gubernur dan wakil gubernur masih di Jakarta menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 7 Februari.

Selanjutnya, gubernur dan wakil gubernur tiba di Ambon pada 8 Februari 2025. Pada 10 Februari,  pemimpin baru Maluku ini akan melaksanakan apel perdana dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Setelah itu, dilanjutkan dengan rapat paripurna di DPRD Maluku. Sadali juga memastikan, pihaknya sudah menyiapkan rencana masuk kantor perdana gubernur dan wakil gubernur.

Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Maluku, Farahtun Rabiah Samal juga menjelaskan, pihaknya bakal menyiapkan rapat paripurna dan pidato perdana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.

"Iya, untuk agenda paripurna penyampaian pidato perdana Pak Gubernur, direncanakan pada tanggal 10 Februari. Namun jadwal juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan agenda Pak Gubernur," kata Sekwan, Kamis (30/1).

Selain Pemprov, Pemerintah Kabupten Seram Bagian Barat (SBB) juga telah menyiapkan agenda setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Asri Arman-Selfinus Kainama. Begitu pula pemerintah Kota Tual untuk menyambut walikota dan wakil walikota terpilih M. Yani Renuat-Amir Rumra usai dilantik nanti di Jakarta nanti. (Wahab)