AMBON, AT – Sebanyak 117 tenaga pendidik kontrak di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon hingga kini menghadapi ketidakpastian status kepegawaian. Meski telah mengabdi selama kurang lebih lima tahun, nasib dan mekanisme penggajian mereka untuk tahun anggaran 2026 belum menemui titik terang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, menyatakan bahwa hingga penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026, status 117 pengajar tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Mereka tidak terakomodasi dalam kategori Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga paruh waktu, maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Meski statusnya belum jelas, 117 orang ini tetap aktif menjalankan kegiatan belajar mengajar di tingkat TK, PAUD, SD, hingga SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota," ujar Christianto kepada wartawan, Senin (19/1).

Persoalan utama yang mendesak adalah skema penggajian. Christianto menjelaskan, seluruh kewajiban gaji tahun 2025 memang telah diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang ditandatangani Sekretaris Kota Ambon. Namun, untuk tahun 2026, sistem perlakuannya belum diputuskan.

"Kami menunggu langkah konkret Pemkot Ambon. Status mereka harus jelas, apakah akan diarahkan ke outsourcing atau skema lain. Ini sangat penting karena mereka tetap bekerja, bukan berdiam diri di rumah," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi II bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah berkonsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kemenpan-RB). Namun, kuota untuk PPPK dan tenaga paruh waktu dilaporkan sudah tidak tersedia.

Christianto juga menyoroti adanya sisa kuota dari pemerintah pusat pada tahun 2022 hingga 2023 yang tidak terisi penuh. Bahkan, kuota tahun 2025 sebanyak 2.144 formasi dianggap belum mampu menuntaskan masalah kekurangan tenaga pendidik di Ambon.

Ia menyarankan agar Pemkot segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap tenaga pendidik di semua jenjang. "Poin pentingnya, ratusan pengajar ini memiliki tanggung jawab besar mendidik anak-anak di Kota Ambon. Keberadaan dan kesejahteraan mereka harus mendapat perhatian serius dari pemerintah," pungkasnya. (ZAP)