ARU,AT--Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku, Maya Bebi Lewerissa, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (5/10/2026).

‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 2 BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru, itu sekaligus dirangkai dengan pembukaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).

‎Rakor tersebut, dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, pimpinan perangkat daerah lintas sektor, TP PKK Provinsi Maluku serta TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru.

‎Sejumlah perangkat daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Bapelitbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kementerian Agama dan Satpol PP.

Rilis yang diterima media ini, Rabu (7/10/2026), Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Imarisa Kaidel, mengatakan, stunting masih menjadi salah satu persoalan besar yang membutuhkan perhatian bersama.

Ia menyebut berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Aru mencapai 37,6 persen.

‎Sementara berdasarkan data aplikasi pencatatan gizi tahun 2025, prevalensi stunting tercatat 26,73 persen. Sedangkan hingga tahun 2026, angka tersebut berada pada 30,49 persen.

‎“Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, tetapi urusan kita bersama sebagai lintas sektor,” terang Claudia.

Dijelaskan, target nasional penurunan prevalensi stunting pada 2029 sebesar 14,2 persen, sedangkan wasting ditargetkan turun menjadi 5 persen.

‎‎Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja bersama, koordinasi lintas sektor dan intervensi terpadu mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintah daerah.

‎12 Instansi Didorong Bergerak Bersama

‎Dalam pelaksanaan GKS-TTB, masing-masing perangkat daerah didorong menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya.

‎Dinas Kesehatan diarahkan memperkuat pelayanan Posyandu dan antenatal care (ANC), pemberian pangan tambahan bagi ibu hamil dan balita gizi kurang, serta penanganan kasus gizi buruk. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan mendorong konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri di tingkat SMP dan SMA, edukasi gizi di sekolah serta pemanfaatan PAUD untuk deteksi dini stunting.
Sementara Dinas PMD diarahkan memastikan dana desa dapat mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma. Bapelitbang berperan memprioritaskan program penurunan stunting dalam perencanaan dan penganggaran.

‎Dinas Pengendalian Penduduk dan KB bertugas mengawal 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pendewasaan usia perkawinan dan kelompok sasaran lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memastikan balita sasaran tercatat secara by name by address serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan memperkuat pencegahan perkawinan anak agar anak perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dan memiliki kondisi kesehatan yang baik sebelum berkeluarga.

‎Kementerian Agama turut berperan dalam pembinaan calon pengantin melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan kegiatan penyuluhan.

Adapun Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Dinas PUPR berperan dalam penyediaan akses air bersih, sanitasi aman, jamban sehat dan rumah layak huni.

‎Dinas Sosial memastikan data DTKS, PKH dan bantuan pangan diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang memiliki risiko stunting. Sedangkan Satpol PP mendukung penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

‎“Jika 12 instansi terkait ini kokoh, maka GKS-TTB akan berhasil. PKK siap berada di tengah sebagai penggerak keluarga di lapangan, mulai dari Dasawisma hingga kabupaten,” tegasnya. 

‎Ia menambahkan, Rakor tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting sekaligus meningkatkan cakupan intervensi kesehatan masyarakat di Kepulauan Aru.

‎Usai Rakor, rombongan melanjutkan agenda pembinaan kelembagaan PKK bersama TP PKK Kabupaten Kepulauan Aru. Agenda lainnya yakni peluncuran Sekolah Lansia Angkatan II di Kelurahan Siwalima dan pelantikan pengurus KORMI Kabupaten Kepulauan Aru.

‎‎Sementara pada Selasa (6/10/2026) kemarin, rombongan dijadwalkan meninjau Posyandu dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa Wokam dan Posyandu Bina Mitra, serta menghadiri pelantikan pengurus Dekranasda dan Wanita Islam Kabupaten Kepulauan Aru. (*)