AMBON, AT-Kualitas Guru di Provinsi Maluku pada umumnya hingga saat ini masih rendah. Hal ini dapat diukur dengan minimnya keterlibatan guru dalam berbagai program prioritas kementerian.

Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Maluku, Dr. La Mansur kepada media ini, Selasa (47) menjelaskan, meskipun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah meluncurkan program implementasi Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk sertifikasi, namun sejauh ini partisipasi atau motivasi guru masih minim untuk mengikutinya. 

“Kualitas guru – guru di Maluku hingga saat ini masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya keterlibatan mereka dalam mengikuti berbagai program Kementerian Pendidikan,“ akui La Mansur. 

Padahal, kata La Mansur, melalui program – program Kemendikbud Ristek itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik. 

Menurut dia, profesionalitas dan kepemimpinan guru sebenarnya bisa ditingkatkan melalui PPG. Namun sayangnya sesuai data yang diperoleh pihaknya, keikutsertaan guru Maluku masih sangat minim, begitu juga dengan persentase kelulusan yang sangat rendah. 

“ Kalau kita mau mengacu pada program – program tersebut, maka tentunya sangat penting untuk diikuti oleh guru – guru kita di Maluku untuk meningkatkan kompetensi mereka. Namun sayangnya partisipasi dan motivasi mereka sangat minim. Inilah kendala kualitas guru sampai saat ini masih rendah, “ turturnya. 

Sementara Pengamat Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, Profesor Gerson Ratumanan mengaku, rendahnya kualitas guru – guru di Maluku ditunjukkan pada seleksi kompetensi, baik untuk kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik. 

Setelah dilakukan pengkajian, alasan mengapa kualitas guru masih rendah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, internal guru dan kebijakan pengembangan guru di Maluku. 

“Jika mengacu pada factor pengembangan guru di Maluku selama ini kurang mendapat perhatian baik dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, “kata Ratumanan. 

Selain itu, kata Ratumanan, ada kebijakan – kebijakan pusat untuk pengembangan kompetensi guru, tetapi tidak menjawab kebutuhan guru. Selama ini yang dilakukan lebih banyak terkait pada kompetensi pedagogik.

Misalnya, penyusunan kurikulum satuan operasional sekolah, penyusunan perangkat pembelajaran, pelatihan pembelajaran dan lain – lain. Sejumlah program tersebut, akui dia, tidak menjawab kompetensi guru, karena guru – guru di Maluku dari banyak kajian dari beberapa penelitian problem guru lebih terfokus pada penguasaan bahan ajar yang justru menjadi sebuah kelemahan.

“Nah inilah yang mestinya jadi fokus pelatihan dan ini yang masih sangat kurang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten, “ katanya. 

Dari sisi individu, kemampuan sebagian guru untuk mengembangkan diri masih relatif kurang. Hal ini disebabkan mereka sudah berada pada zona nyaman sehingga upaya pengembangan diri dianggap tidak penting lagi.

Pemerintah memang sudah membuat beberapa platforn termasuk Merdeka Belajar. Sehingga dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru mereka bisa masuk dan mengakses materi – materi untuk belajar. Selain itu, banyak juga pelatikan – pelatihan online yang disediakan. 

Menurut Ratumanan, perguruan tinggi banyak melalukan seminar dan workshop untuk kompetensi guru, namun ketika dibuka kesempatan, partisipasi guru sangat rendah. Dengan demikian, untuk menemukan solusi terhadap masalah rendahnya kualitas guru pemerintah daerah harus membijaki hal tersebut. 

Kebijakan Pemda di Maluku selama ini selalu mengabaikan pengembangan profesionalisme guru kurang dari 10 persen. Dimana setelah dilakukan kajian, kebijakan pemerintah daerah lebih banyak terfokus pada belanja modal dan belanja pegawai. 

“Jika ingin membenahi kualitas guru – guru di Maluku, maka pemerintah daerah harus lebih fokus pada orientasi mutu pendidikan sehingga yang harus didorong adalah pelatihan – pelatihan kompetensi guru,“ pintanya.  (AKS)