MASOHI, AT. – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, resmi meluncurkan WebGIS SISTARU (Sistem Informasi Tata Ruang).

Peluncuran berlangsung di Baileo Ir. Soekarno, Kota Masohi, dan dihadiri langsung Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir. Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah Hasan Firdaus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Hortikultura, serta sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan diawali dengan Talkshow yang menghadirkan tiga narasumber, Kepala Dinas PUPR Malteng, Hasan Firdaus, Kepala Dinas PTSP, Irvan Rachmat, Kepala Pertanahan Malteng, Juliana J. Salhuteru. 
Talkshow dipandu oleh Isa Sopalatu sebagai moderator dan fokus pada urgensi integrasi sistem perizinan dan tata ruang untuk mendorong investasi. Selasa (4/11). 

Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir menegaskan pentingnya sistem berbasis digital dalam mengawal arah pembangunan daerah.

“Dengan ruang yang tertata maka pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, pertanian, maupun pariwisata dapat berjalan sinkron dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa SISTARU hadir untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan mengikuti rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

“Melalui SISTARU kita memastikan setiap pembangunan di Maluku Tengah berjalan sesuai arah rencana tata ruang wilayah yang sudah terdigitalisasi,” tegasnya.

Ia berharap platform ini dapat dimanfaatkan oleh para investor, akademisi, pelaku usaha, OPD, hingga masyarakat umum sebagai sumber informasi yang akurat dan mudah diakses.

SISTARU Mudahkan Perizinan dan Kontrol Pembangunan

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Firdaus, menjelaskan bahwa SISTARU menjadi instrumen penting dalam menghindari pelanggaran tata ruang serta mempercepat proses perizinan.

“Selama ini banyak kendala perizinan terjadi karena data tata ruang tidak tersaji secara terbuka. Dengan SISTARU, investor bisa langsung mengecek kesesuaian ruang sebelum mengajukan izin," jelas Hasan.

Ia menambahkan bahwa sistem ini juga mendukung pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang di wilayah Malteng.

“Platform ini tidak hanya menampilkan peta, tetapi juga informasi peruntukan ruang. Pemerintah bisa mengontrol dan masyarakat bisa turut mengawasi,” ungkapnya.

Hasan memastikan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala, bekerja sama dengan OPD teknis dan pemerintah desa/negeri untuk memastikan akurasi informasi di lapangan.

Peluncuran SISTARU menjadi langkah strategis Pemkab Maluku Tengah dalam mendorong transparansi, kepastian investasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih profesional, sejalan dengan visi Maluku Tengah Bangkit menuju pembangunan berdaya saing dan berkelanjutan. (Jen).