AMBON, AT.--Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) menggelar  Diskusi Kelompok Terarah (DKT) Mekanisme Pelaporan Hoaks Pemilu 2024 di Hotel Santika Ambon, Selasa (16/01/24). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Democratic Resilience (DemREs) Mafindo, dengan melibatkan perwakilan pemerintah dan organisasi.

Diskusi ini bertujuan untuk menghasilkan mekanisme pelaporan hoaks terkait Pemilu 2024 di tingkat wilayah dan nasional, mengingat Pemilu 2024 merupakan pemilu paling kompleks dalam sejarah Indonesia. Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 

Pemilihan akan berlangsung serentak untuk memilih anggota DPD 152 kursi, DPR sebanyak 84 Dapil dan 580 Kursi, DPRD Provinsi sebanyak 301 Dapil dan 2.372 Kursi, serta DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2.325 Dapil dan 17.510 Kursi. Total terdapat 2.710 Dapil dan 20.462 Kursi di dalam pemilu Februari 2024 mendatang. 

Selanjutnta, pada 27 November 2024 akan berlangsung pemilihan kepala daerah di 545 daerah yang terbagi ke dalam 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Kompleksnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 menjadi tantangan di tengah munculnya hoaks yang perlu disikapi berbagai pihak. 

Koordinator Wilayah Mafindo Maluku, R. Leikawa, dalam sambutannya mengatakan, menjelang masa Pemilu 2024 ini, pihaknya sudah melaksanakan beberapa program edukasi yang berfokus pada penguatan cek fakta, pelatihan prebunking, pelatihan literasi media, serta mengajak masyarakat untuk berfikir kritis dan tentunya sosialisasi terkait tahapan pemilu.

“Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan vaksin anti-hoaks kepada masyarakat, agar dapat memprediksi dan mencegah hoaks sebelum muncul dan beredar; jadi ketika ada informasi-informasi hoaks yang beredar masyarakat sudah dapat mengetahuinya dan melakukan pencegahan anti hoaks," kata Leikawa.

Leikawa mengatakan, pihaknya menyadari bahwa pelaksanaan  pemilu damai merupakan tanggung jawab bersama agar aman dari tantangan adanya hoaks, yang perlu disikapi oleh berbagai pihak.

“Berdasarkan data laporan pemetaan hoaks Komite Litbang Mafindo, disepanjang tahun 2023 hoaks politik mencapai 55,5%. Berbagai penelitian terkait menguatkan bahwa menjelang pemilu, hoaks terkait pemilu akan terus meningkat,"papar dia.

Berdasarkan data itulah, jelang pemilu ini Mafindo menggelar diskusi tersebut, agar bisa menghasilkan mekanisme pelaporan hoaks terkait Pemilu 2024.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Program Demres Pusat, Nuril Hidayah yang ditugaskan ke Maluku, dalam sambutannya mengatakan, peningkatan intensitas penyebaran hoaks pemilu membutuhkan upaya mitigasi khusus. 

“Upaya pencegahan dan penguatan jejaring mutlak diperlukan, untuk itu mekanisme pelaporan hoaks pemilu 2024 yang melibatkan multi stakeholder di tingkat wilayah perlu dibentuk agar pelaporan hoaks lebih terkoordinasi dan penanganannya menjadi lebih cepat, sigap, dan lebih berdampak,"tegas Nuril.

Dia berharap kegiatan ini akan dapat membantu mewujudkan pesta demokrasi yang kondusif dan berintegritas.

Penanggulangan hoaks membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Hal inilah yang mendasari perlu adanya mekanisme pelaporan hoaks yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat sipil. 

Mekanisme pelaporan ini akan terus dikawal hingga penyelenggaraan Pemilu 2024. Harapannya mekanime yang terbentuk dapat menjadi model untuk dapat diimplementasikan lebih luas.

Menurut perwakilan AJI Kota Ambon, Habil, bahwa apa yang dilakukan Mafindo merupakan bagian dari kerja mengawal demokrasi bersama jurnalis untuk menjaga agar demokrasi tidak dibajak oleh konten hoaks yang dapat memecah belah keutuhan negara .

Sementara itu, PS. Kasubdit Siber Polda Maluku, Henny Papilaya mengungkapkan, penegakan hukum merupakan upaya tahap akhir dalam penanganan hoaks. Karena itu, pihaknya juga fokus melakukan pencegahan lewat pelatihan maupun kampanye edukatif lewat media sosial.

“Kita bagian dari pemerintah, komunitas yang selalu mengupayakan pencegahan dengan kegiatan yang dilakukan di segala lini,"katanya.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari perwakilan pemerintah seperti Ketua Bawaslu Maluku, KPU Maluku, dan pihak Kepolisian yang diwakili PS. Kasubdit Siber Polda Maluku.  Sedangkan peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah AMSI, AJI, JAPELIDI, RTIK, Duta Digital, MUI Provinsi Maluku, SKPP RI, YPPM, dan Perwakilan relawan Mafindo. (*)