Lewerissa-Vanath Dilantik 6 Februari
FaizalLestaluhu
23 Jan 2025 12:57 WIT

Lewerissa-Vanath Dilantik 6 Februari

AMBON,AT-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyepakati kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), akan dilantik pada 6 Februari 2025. Sedangkan daerah yang masih bersengketa menunggu hingga ada keputusan resmi MK.

Keputusan pelantikan tersebut berlangsung secara nasional, termasuk Maluku. Di Maluku, hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gurbernur Maluku 2024 tidak disengketakan.

Begitu juga Pilkada Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pilkada Kota Tual. Sedangkan 9 daerah lainnya masih bersengketa di MK.

Dengan adanya kesepakatan DPR dan Pemerintah ini, maka tinggal menunggu hari Hendrik Lewerissa-Abdulah Vanath dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2030.

Anggota KPU Provinsi Maluku, Syarif Mahulauw mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri bersama KPU dan Bawaslu, maka kemungkinan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih dilaksanakan pada 6 Februari mendatang.

"Iya, adanya keputusan bersama itu, kemungkinan tanggal 6 itu gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden RI," jelas Mahulauw kepada media ini, Rabu (22/1).

Setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur, kata Syarif, kemungkinan dilanjutkan dengan pelantikan kepada daerah terpilih kabupaten dan kota yang tidak bersengketa. Dalam hal ini, bupati dan wakil bupati terpilih Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman-Selfinus Kainama, dan walikota dan wakil walikota Tual terpilih, A. Yani Renuat-Amir Rumra.

"Gubernur dilantik dulu, baru kabupaten (bupati dan wakil bupati) dan kota (walikota dan wakil walikota). Itu sudah agenda pemerintah. Karena bupati/wakil bupati atau walikota/ wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Mendagri,"jelas Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Maluku itu. 

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair juga mengatakan demikian, bahwa sesuai hasil rapat di DPR sepertinya pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dilakukan pada 6 Februari 2025.

"Kalau sesuai hasil RDP hari ini sepertinya begitu," jawab Subair singkat.(Wahab) 

Dapatkan sekarang

Ambon Terkini, Ringan dan cepat
0 Disukai