NAMROLE,AT-Kepala Bagian Pemerintahan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan, Rivandi Daties mengakui, hingga saat ini kursi camat di Kecamatan Fena Fafan belum terisi atau masih kosong.

"Dari dua kecamatan yang camatnya sudah pensiun dan terjadi kekosongan, baru kecamatan Ambalau yang sudah terisi sementara Kecamatan Fena-Fafan sendiri, belum terisi," ujar Daties saat di konfirmasi media ini, akhir pekan kemarin. 

Daties mengungkapkan, penunjukan seorang untuk menjabat sebagai camat di Kecamatan Fena-Fafan merupakan kewenangan dari Bupati Buru Selatan, Safitri Malik Soulisa.

"Siapa pun yang akan menjadi camat, Fena- Fafan, itu kewenangannya ibu bupati, jadi tunggu saja," ujarnya.

Untuk Kecamatan Ambalau sendiri, kata Daties, surat penunjukan Ahmad Monny sebagai Plt Camat Ambalau telah ditandangani oleh bupati Buru Selatan dan telah diberikan kepada yang bersangkutan.

"Pak Ahmad (Mony) yang ditunjuk langsung oleh bupati sebagai Plt Camat Ambalau," ungkapnya.

Daties mengaku setelah mendapatkan SK sebagai Plt Camat Ambalau, Mony sudah harus  melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai camat di sana agar proses pemerintahan di kecamatan tersebut bisa berjalan lancar.

"Setelah SK diserahkan yang bersangkutan (Ahmad Mony) sudah bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai Camat Ambalau. Kalau Camat Fena-Fafan, mungkin beberapa hari kedepan sudah ada SK Plt dari ibu Bupati, kita tunggu saja, " pungkasnya.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, jabatan Camat Ambalau yang kosong selama beberapa bulan terakhir ini akhirnya terisi juga.  Pengisian ini dilakukan, setelah Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa  menunjuk Ahmad Mony sebagai Plt Camat Ambalau. Monny menggantikan  Murat Loilatu yang purna bakti atau pensiun pada  Juli 2023 lalu.

Penunjukan Mony  berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas  Nomor 824.3/122 tahun 2023. Penunjukan pelaksana tugas ini didasarkan pada undang-undang nomlor 32  tahun 2006 tentang    kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.  Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 30  tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Peraturan pemerintah  nomor 72 tahun 2019  tentang perangkat daerah. Peraturan pemerintah nomor  17 tahun 2020   tentang managemen pegawai negeri. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan nomor 04  tahun 2016  tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Buru Selatan. jo peraturan bupati Buru Selatan  nomor 19 tahun 2019. Peraturan bupati Buru Selatan  nomor 8 tahun 2019. Surat edaran kepala  Badan Kepegawaian l Negara nomor  1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari  2021 tentang  Kewenangan Pelaksana Harian  dan Pelaksana Tugas  ldalam aspek kepegawaian. 

Dalam surat  penunjukan pelaksana tugas yang ditandaggani langsung Bupati Buri Selatan Safitri Malik Soulisa  yang juga   diperoleh koran ini, Ahmad Moni ,SE  NIP 197511142001121005 dengan pangkat golongan Penata Tk.I-III/d jabatan lama sekertaris kantor camat Ambalau, terhitung  mulai  04 November 2023 disamping jabatannya sebagai Sekertaris juga melaksanakan tugas sebagai  Plt  Camat pada  kantor camat  Ambalau Kabupaten Buru Selatan.  

Melaksanakan tugas, membatasi diri pada hal-hal yang bersifat rutin sedangkan   hal-hal yang bersifat prinsipil harus berkoordinasi dengan  Bupati melalui Sekertaris Daerah  Kabupaten Buru Selatan.  Melaksanakan perintah ini dengan saksama  dengan penuh tanggung jawab.(ESI)