NAMROLE,AT- Penerapan kurikulum Merdeka Belajar dikabupaten Buru Selatan saat ini sudah memasuki episode ke 24. Diharapkan dengan adanya kurikulum yang saat ini telah di berlakukan di semua jenjang pendidikan bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan termasuk kepala sekolah, guru dan juga siswa. Hal ini dikatakan Ali Soulisa, Plt Kepala Dinas Pendidikan  Kabupaten Buru  kepada pers di Kota Namrole, kemarin.

Soulisa mengatakan,  penerapan serta  impelementasi kurikulum Merdeka Belajar di kabupaten Buru Selatan telah dilakukan. Hal itu dimulai dari sekolah penggerak, guru penggerak , literasi dan nomunerasi. Semua itu tertuang dalam kurikulum  tersebut.

"Episode yang sudah diterapkan sampai dengan saat ini untuk kurikulum merdeka belajar sudah masuk ke  episode ke 24," ungkapnya.

Olehnya itu, kata Soulisa, kedepan  dinas pendidikan akan meningkatkan kerjasama dengan  Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)  Provinsi Maluku untuk meningkatkan kualitas pendidikan termasuk sekolah penggerak di kabupaten ini.

"Kita akan bangun kerjasama dengan LPMP. Agar upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan baik itu siswa, guru, dan juga  kepala sekolah dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ditanya kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum tersebut? Soulisa berujar, kendala yang dihadapi dalam Kurikulum Merdeka Belajar adalah sarana pendukung terutama internet. Selain itu keberadaan Sumber Daya Manusia ( SDM) dari guru juga merupakan faktor yang  tidak bisa diabaikan.

"Kalau di Buru Selatan ini kan semua wilayah itu ada yang belum terkoneksi secara menyeluruh dengan jaringan internet. Ini juga kendala yang kita alami dalam implementasi kurikuluk itu, termasuk masalah SDM," akuinya.

Meski begitu, lanjutnya , hal itu tidak akan menjadi penghambat dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. 

"Memang kita punya kendala ada, tetapi itu tidak menjadi penghambat untuk kita maju termasuk dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar.  Saya kira kalau kita berusaha semua pasti bisa berjalan dengan baik. Apalagi semua ini untuk kemajuan dunia pendidikan di kabupaten yang akan memasuki usia 15 tahun pada 21 Juli 2023 mendatang, " tutupnya. (ESI)