AMBON,AT—Tokoh Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Drs. Irwan Patty menilai penempatan jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, harunya disikapi secara positif. Bukan sebaliknya, tendensius dan subjektif.

Dikatakan, pengisian jabatan di lingkup Pemprov Maluku telah dilakukan dengan berdasarkan prinsip meritokrasi yang dijalankan secara objektif oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Menurutnya, analisis jabatan yang dilakukan BKD tentu berpedoman pada asas profesionalisme dan kompetensi. Karena itu, setiap jabatan yang ditempati aparatur sipil negara sudah melalui kajian menyeluruh sesuai dengan bidang keahliannya. 

“Sudah sangat tepat bila jabatan-jabatan teknis diisi oleh orang-orang profesional memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidangnya. Itulah wujud nyata dari meritokrasi yang sebenarnya. Jangan lagi dipelintir ke isu politik atau lainnya,” ujar Irwan kepada media ini, Jum'at (31/10).

Ia menambahkan, prinsip meritokrasi memiliki dua dimensi penting, yakni struktural dan fungsional. Bahkan sebagai contoh, Kepala Rumah Sakit tentu tidak bisa diberikan kepada seseorang yang bukan tenaga kesehatan, apalagi bukan dokter spesialis. 

Demikian pula jabatan di Dinas Pekerjaan Umum, sangat tidak tepat jika diisi oleh orang yang bukan berlatar belakang teknik. 

“Dalam jabatan teknis, keahlian dan tanggung jawab profesional menjadi kunci, bukan sekadar jabatan administratif,” ucapnya.

Lebih lanjut, Irwan menilai langkah yang ditempuh Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdul Vanath dalam membangun sumber daya manusia aparatur sudah berada di jalur yang benar. 

“Apa yang dilakukan  Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menempatkan pejabat berdasarkan analisis jabatan dan meritokrasi adalah keputusan yang patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal pembagian jabatan, tetapi tentang membangun kapasitas aparatur dan menegakkan nilai profesionalisme di birokrasi,” sahut Irwan. 

Mantan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten SBB ini menilai, bahwa pentingnya loyalitas sebagai bagian dari etika birokrasi. Menurutnya, setiap ASN sudah dibentuk dengan prinsip kepamongan yang kuat untuk taat dan patuh kepada pimpinan.

“Dalam membangun Maluku, loyalitas memang penting. Tapi loyalitas itu bukan berarti harus menutup mata terhadap kompetensi. Semua ASN sudah dididik untuk tunduk pada pimpinan dan bekerja untuk kepentingan daerah. Jadi, jangan jabatan profesional dijadikan bahan politik,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Irwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dalam membangun Maluku melalui pendekatan meritokrasi yang menjadi misi kepemimpinan daerah saat ini. 

“Mari kita bangun SDM Maluku dengan semangat profesionalisme dan kearifan. Dengan begitu, kita bisa melangkah bersama menuju Maluku yang lebih maju dan bermartabat,” ungkapnya. (Wahab)