AMBON, AT.—Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Tanimbar menggelar aksi demonstrasi di Kantor INPEX, Jakarta, Senin (3/11/2025), guna menuntut perhatian terhadap berbagai masalah sosial dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Blok Masela. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp345,51 triliun ini ditargetkan memulai pembangunan fasilitas LNG pada tahun 2026.

Aliansi menduga, mega proyek ini menyimpan banyak masalah sosial yang sengaja diabaikan. Jika situasi saat ini terus dibiarkan, akan terjadi diskriminasi terhadap putra daerah, pengabaian hak ulayat, ketimpangan sosial, dan melanggengkan praktik eksploitasi sumber daya alam tanpa keberpihakan nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam aksi yang diikuti sekitar 500 orang itu, Aliansi Perjuangan Rakyat Tanimbar menyampaikan tujuh poin tuntutan utama. Pertama, meminta pihak terkait mengusut dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pembebasan lahan dan harga tanah yang melibatkan oknum pejabat dan pihak INPEX, dan mengabaikan hak adat masyarakat Tanimbar.

Koordinator lapangan, Marwan Das Masela mengungkapkan, proses pembebasan 28 hektar lahan di Pulau Nustual, Desa Lermatang untuk lokasi pelabuhan kilang, hanya dihargai Rp14.000 per meter, jauh di bawah harapan warga. Oleh karena itu, warga Lermatang menuntut harga pembebasan lahan berikutnya sekitar 662 hektar sebesar Rp350.000 per meter, sesuai hasil rapat yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2023.

“Kasus sengketa harga lahan sebelumnya sempat bergulir hingga Mahkamah Agung yang memenangkan INPEX Masela, sehingga harga tetap Rp14.000 per meter,”kata Marwan, dalam siaran pers yang diterima Ambon Ekspres, tadi malam.

Tuntutan kedua, aliansi mendesak pemilik INPEX di Jepang, SKK Migas, dan Presiden INPEX untuk mencopot Puri Minari selaku Senior Manager Communication and Relation INPEX Masela kare a diduga kuat telah menciptakan kegaduhan dan disharmoni di masyarakat Tanimbar serta menghambur janji bohong. Mereka juga menuntut dilakukan evaluasi struktural karena INPEX Masela membangun komunikasi buruk dengan masyarakat, yang menjadi sumber masalah di lapangan.

Ketiga, Aliansi Perjuangan Rakyat Tanimbar meminta INPEX dan SKK Migas untuk tidak melibatkan pemerintah daerah dalam urusan intervensi pekerjaan kontraktor dan subkontraktor. Sebab, aliansi ini menduga adanya kongkalikong antara Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan staf INPEX, Puri Minari untuk membentuk lembaga aliansi pengusaha lokal yang tidak melibatkan pengusaha asli Tanimbar.

Sedangkan keempat, mereka menduga ada nepotisme mendominasi proses rekrutmen tenaga kerja, di mana tenaga kerja lokal tidak diprioritaskan yang bertentangan dengan janji INPEX Masela. INPEX berencana mendatangkan 10.000 tenaga kerja dari luar daerah, membuat masyarakat Tanimbar berpotensi menjadi penonton di tanah sendiri.

“Hal ini berpotensi memicu konflik, mengingat Tanimbar memiliki 142 lulusan bersertifikasi dari PEM Akamigas Cepu, dan tingginya angka pengangguran serta kemiskinan akut di Maluku,”kata Marwan.

Aliansi ini juga menuntut pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang transparan, profesional, dan akuntabel. Sebab, penyaluran dana disinyalir tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Hingga kini, tidak ada intervensi kebijakan CSR terkait pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, dan alokasi program untuk warga miskin ekstrem,”ungkap koordinator aksi, Simon Batmamolin.

Selain itu, aliansi menilai NPEX Masela kurang terbuka dalam menempatkan sumber daya lokal pada jabatan strategis. Hal ini dinilai menabrak prinsip keadilan sosial, di mana masyarakat Tanimbar sebagai pemilik hak ulayat terpinggirkan, padahal mereka memiliki SDM yang sanggup mendukung PSN Blok Masela.

Sedangkan tuntutan terakhir, aliansi mendesak adanya partisipasi dan pelibatan pengusaha lokal dan UMKM di Blok Masela. Pelibatan ini penting sebagai bentuk keberpihakan INPEX dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi lokal.

Simon menegaskan, Rakyat Tanimbar sangat mendukung Blok Masela, sepanjang menghargai dan mengakomodir hak dan aspirasi masyarakat. “Aliansi berharap pengembangan Blok Masela dapat berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kepulauan Tanimbar,”tutupnya. (TAB)