AMBON,AT-Kejaksaan Tinggi Maluku terus didesak untuk memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie terkait kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 serta reboisasi di Maluku Tengah. Sementara itu, masyarakat Seram Bagian Timur memberikan dukungan penuh kepada Sekda. 

Pemerintah Provinsi Maluku menganggarkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan tanggal darurat Covid-19 tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, Pemprov Maluku kembali menganggarkan dana sebesar Rp 70 miliar untuk penanganan Covid-19.

Ratusan miliar anggaran tersebut diperoleh dari kebijakan refocusing anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ada 38 yang anggarannya dipangkas 10 persen dari dokumen DIPA. 

Belakangan diketahui anggaran tersebut disalahgunakan.  Jaksa penyidik Kejati Maluku, memang telah menjadwalkan pemanggilan pemeriksaaan terhadap Sekda sebagai saksi karena keterangannya dibutuhkan, sejak Oktober 2023, namun Sekda belum berkesempatan.

Beberapa kelompok mahasiswa dan pemuda berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, untuk meminta aparat penegak hukum memeriksa Sekda terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 maupun reboisasi.

Merespon hal tersebut, ratusan warga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rabu (6/12) kemarin memadati Gedung Ashari Kota Ambon, menggelar aksi damai untuk memberikan dukungan penuh terhadap Sadali. Ratusan masyarakat dari semua kalangan yang mengatasnamakan diri Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Besar Seram Bagian Timur (DPP-IKB SBT) itu, mengaku siap 'pasang badan' membela Sadali.

DPP-IKB SBT, yang dipimpin Abdul Djalil Rumasukun dan Sekretaris Ibnu Marwan Waraiya tersebut, langsung membaca enam poin pernyataan sikap untuk mendukung penuh Sadali.

Salah satu tokoh DPP-IKB SBT Manan Rahawarin yang ditunjuk membaca enam poin tersebut dihadapan ratusan orang menegaskan, siap membela Sadali dari perbuatan oknum tak bertanggungjawab yang sengaja mencoreng nama baik Sekda Maluku.

Manan menegaskan, poin pertama adalah, IKB SBT dengan tegas dan keras menolak kelompok-kelompok terorganisir yang melakukan aksi demontrasi yang menuduh Sadali Ie, melakukan tindakan korupsi yang tidak sesuai dengan fakta dan data.

Kedua, lanjutnya,  IKB SBT mengutuk dengan tegas dan keras kelompok- kelompok yang melakukan demontrasi di KPK RI di Jakarta dan Kejati Maluku di Ambon.

“Kami juga mengutuk berbagai aksi lainnya melalui media fisik maupun elektronik yang menuduh saudara Sadali Ie, melakukan tindakan korupsi dana covid 19 dan dana reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, tanpa didasari dengan bukti yang jelas,” tegasnya.

“Maka dari itu, IKB SBT meminta kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan penindakan terhadap pelaku demonstrasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan,” sambungnya.

Ketiga bahwa IKB SBT dengan ini menyampaikan kepada pihak manapun dan siapapun yang mencoba dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan upaya-upaya pencemaran nama baik.

“Hal tersebut berupa penyebaran informasi palsu (hoax), fitnah, ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan kepada saudara kami, anak kami, adik kami, kakak kami Sadali Ie, maka kami akan melakukan langkah-langkah tegas dan keras,” tegasnya.

Keempat, bahwa demi menjaga harkat dan martabat serta nama baik keluarga, IKB SBT menghimbau kepada pihak-pihak untuk menyudahi segala bentuk gerakan maupun menyebarkan informasi yang tidak benar (hoaks) yang mendiskritdikan Sadali Ie.

“Karena itu dapat berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban umum, maka IKB SBT siap melakukan perlawanan walaupun nyawa menjadi taruhan,”paparnya.

Kelima bahwa IKB SBT meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mencoba melakukan upaya-upaya pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu (hoax), fitnah, ujaran kebencian dan perbuatan tidak menyenangkan kepada Sadali Ie.

“Dan keenam IKB SBT mendukung aparat penegak hukum untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di bumi raja-raja,” tutupnya.(Nal)