AMBON,AT-Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yermias, mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada Senin kemarin harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan fokus membangun daerah secara inklusif, terlepas dari perbedaan politik.

Mengacu pada tema HUT MBD tahun ini, "Bakukele Bangun MBD", Anos mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan sekat-sekat perbedaan demi kemajuan daerah. 

“Artinya, kita semua harus bersatu, tanpa melihat perbedaan pandangan politik. Membangun MBD adalah tanggung jawab kolektif, baik kepala daerah, legislatif, maupun elemen masyarakat lainnya,” kata Anos kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Selasa (22/7).

Ia mengakui bahwa meski sudah berusia 17 tahun, MBD masih menghadapi berbagai ketimpangan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dasar seperti transportasi dan pendidikan.

Anggota Komisi II DPRD Maluku itu, menyoroti terbatasnya akses transportasi, terutama di wilayah kepulauan yang membutuhkan moda transportasi laut dan udara yang andal. 

“Transportasi udara perintis menjadi kebutuhan mendesak, apalagi banyak wilayah di MBD berada di perbatasan negara. Misalnya, perencanaan pembangunan bandara perintis di Pulau Babar sudah dimulai sejak 10 tahun lalu, tapi hingga kini belum terealisasi,” katanya.

Terkait persoalan pembangunan ia mengaku ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi ini kepada anggota DPR RI Komisi V dapil Maluku Saadiah Uluputty, khususnya terkait subsidi penerbangan perintis untuk wilayah-wilayah strategis seperti Wetar dan Kisar.

Selain itu, Anos juga menyoroti potensi besar sumber daya alam (SDA) MBD yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

“Kita punya kekayaan alam yang luar biasa, dan jika dikelola dengan baik melalui pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan warga pasti akan meningkat,” ujarnya.

Ia mencontohkan tingginya mobilitas masyarakat MBD ke Ambon dan Kupang sebagai indikasi meningkatnya daya beli dan geliat ekonomi lokal. 

“Setiap kapal yang datang dari MBD ke kota-kota besar selalu penuh. Ini menandakan daya ekonomi masyarakat mulai tumbuh. Tinggal bagaimana pemerintah mengelola dan memperkuat potensi tersebut,” sahut Anos.
 
Pemerintah Kabupaten diminta untuk lebih serius memanfaatkan APBD dan Dana Desa untuk program pemberdayaan masyarakat. 

"Pendekatan berbasis potensi lokal adalah solusi nyata mengatasi ketimpangan yang terjadi di Maluku Barat Daya," imbuhnya.(Wahab)