AMBON, AT.--Holistik Institut menggelar seminar nasional dan deklarasi dukung Ibu Kota Negara Baru di Aula Universitas Kutai Kartanegara, Kamis 24 Februari 2022. Lembaga yang bergerak pada beragam isu ini mengajak masyarakat Kalimantan Timur mendukung dan mengawal pembangunan IKN.

Direktur Holistik Institut, M. Nur Latuconsina mengatakan, jika ditinjau baik dari tujuan maupun rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN),  dapat dilihat bahwa tujuan besarnya merupakan upaya untuk memastikan keberlangsungan (sustainability) dari pembangunan berkualitas di Indonesia. Namun di sisi lain, kata dia, IKN juga harus bisa berorientasi pada pembangunan ekonomi, ekologi, sosial budaya dan juga menjadi identitas nasional.

"Tentu hal tersebut perlu penyediaan ruang-ruang diskusi produktif mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) antar stakaholder agar informasi mengenai tujuan dan tantangan IKN serta data dan fakta secara objektif dapat tersampaikan kepada publik dengan terperinci,"kata pria yang dipanggil Reno itu dalam rilisnya, Sabtu ( 26/2).

Reno juga mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk mendukung dan mengawal pembangunan IKN agar tidak merusak lingkungan dan tatanan adat di daerah itu. "IKN ini pasti sangat berdampak bagi Kaltim secara keseluruhan. Olehnya itu perlu didukung dan dikawal agar pembangunannya sesuai yang diharapkan bersama,"tandasnya.

Pemerataan Pembangunan

Sementara itu, narasumber yang hadir pada semintar dengan tema "Titik Nol Pembangunan Ibu Kota Baru” itu adalah 
anggota Pansus IKN/anggota Komisi II DPR RI,  H. Guspardi Gaus, Rektor Universitas Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Wakil Rektor I Dr. Sudirman, S.IP., M.Si, dan Ketua KNPI Kalimantan Timur Arif Rahman Hakim.

Guspardi Gaus mengatakan,  anggaran pemindahan IKN sebesar 466 triliun. Ia  menambahkan, pembebasan hak milik tanah di titik nol harus sudah selesai (clear and clean). Sebab salah satu tujuan pembangunan IKN  merupakan upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

Bentuk pemerintahan nantinya merupakan Daerah Khusus Ibukota yang dipimpin oleh Kepala Otorita, yang tugasnya tidak hanya mempersiapkan pembangunan serta melakukan pemindahan, tetapi juga memiliki kewenangan sebagai kepala daerah.

" Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru nantinya dalam pelaksanaan dituntut untuk mampu membaca fenomena dan sifat akumulasi modal, serta membuka peluang lapangan kerja dan mempekuat sumber daya manusia,"tandas Sudirman.

Ketua KNPI Kalimantan Timur, Arif Rahman Hakim mengatakan, pemuda harus bersama mendukung proyeksi pembangunan IKN. "Kita sebagai representatif masyarakat Kalimantan Timur dalam hal ini pemuda tidak boleh menjadi penonton. Kita harus ambil bagian dalam momentum Ibu Kota Nusantara ini,"paparnya. (*)