AMBON,AT-Dewan Pimpinan Komisariat Unpatti Persatuan Mahasiswa Pencinta T xanah Air Indonesia (DPK PMPI Unpatti), akan melakukan demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Senin (24/6) hari ini.

Salah satu tuntutan dari para demonstran yang diperkirakan akan  ratusan orang ini, meminta agar penegak hukum segera memeriksa Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie.

Ketua DPK PMPI Unpatti, Mujahidin melalui rilisnya yang diterima Ambon Ekspres, Minggu (23/6) kemarin mengatakan, salah satu tuntutan pihaknya pada aksi tersebut adalah meminta Kejati dan Polda Maluku memeriksa Sadali Ie.

"Kami minta Kejati dan Polda Maluku segera melakukan pemeriksaan terhadap Pj Gubernur Maluku Sadali le, terkait dugaan kasus korupsi Dana Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Dana Reboisasi Hutan di Maluku Tengah," ungkapnya.

Dikatakannya, dugaan Kasus korupsi dana  Covid 19 tahun 2020-2021 senilai Rp 19 miliar, dan anggaran pekerjaan pembuatan Rumah Tanam Hutan Rakyat Tahun 2022 milik Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Senilai Rp 2,5 miliar bersumber dari DAK Pemprov Maluku harus diusut pihak penegak hukum.

"Yang di mana saat proyek itu bergulir, Pj Gubernur Sadali Ie saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Kejati dam Polda harus buka perkara ini, periksa Sadali Ie," jelasnya.

Menurut mereka, kasus ini telah menjadi sorotan masyarakat Maluku.  Untuk itu pihaknya meminta secara tegas kepada pihak Kejati untuk segera memanggil Pj Gubernur Maluku agar dimintai keterangan.

"Saya tegaskan kepada Kejati Maluku maupun Polda Maluku untuk harus lebih serius dalam penanganan kasus ini, dikarenakan itu bukanlah kasus biasa," paparnya.

"Kasus korupsi ini merupakan bagian dari kejahatan luar biasa, at extra ordinary crime yang mana efek dari kejahatan tersebut dapat memiskinkan masyarakat. Saya pikir pihak Kejati dan Polda Maluku sebagai penegak hukum di negara Indonesia lebih tahu soal itu," tutupnya.

Siap Hadiri Panggilan Jaksa

Sadali diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan reboisasi di kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2022, dan kasus penggunaan anggaran Covid-19 di Pemerintah Provinsi Maluku.  Saat menjabat sebagai Sekda Maluku, sudah beberapa kali Sadali dipanggil untuk dimintai keterangan, namun tak sekali pun ia hadir dengan alasan sedang melaksanakan tugas dinas.

Sebelumnya, Sadali Ie mengaku akan menghadiri panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait dua kasus korupsi yang diduga menyeret namanya saat masih menjadi Sekretaris Daerah Maluku. Pernyataan Sadali ini justru berbanding terbalik dengan sikapnya sebelumnya yang tak menghadiri beberapa panggilan jaksa.

Kepada wartawan di halaman kantor Kejati Maluku usai bertemu pimpinan lembaga adyaksa itu, Kamis (30/5), Sadali mengaku, siap hadir memberikan keterangan jika dipanggil jaksa dalam bentuk apapun.

"Oh saya siap dipanggil. Kan saya katakan setiap ada panggilan yang dimintakan keterengan kita tetap hadir," tegasnya.

Sadali mengatakan, kejaksaan memiliki mekanisme untuk menangani suatu perkara korupsi yang dimulai dengan penyeledikan dan penyidikan.

"Para wartawan juga harus tahu pola proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan tidak cukup bukti jangan harus lanjut dengan penyidikan. Jadi mekanisme itu kejaksaan yang tauhlah. Dan saya akan patuhi panggilan itu," tandasnya. (Nal)