LANGGUR,AT-Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Tenggara   menjadi tanda kebangkitan Profesi Jurnalis yang professional dan berintegritas tinggi dalam wadah berhimpun PWI. Hal ini disampaikan Niko Ubro, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Malra dalam sambutanya saat menghadiri acara pelantikan Pengurus PWI  Kabupaten Maluku Tenggara yang dipusatkan di Aula Kantor Bupati Malra, Selasa (22/8).

Niko mengatakan, Pemkab dan seluruh Masyarakat Maluku Tenggara menyampaikan selamat atas terpilih dan dilantiknya Pengurus PWI Kabupaten Maluku Tenggara.

"Semoga dibawah kepemimpinan saudara Agustinus B. Rahakbauw sebagai Ketua PWI Kabupaten Maluku Tenggara, kita dapat melihat PWI sebagai wadah yang profesional dan Berintegritas serta membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pemerintah maupun stakeholder lainnya," ungkapnya. 

Kata dia, pemerintah juga memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama baik yang terbangun antara pemerintah dan Rekan-rekan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

"Terima kasih, karena telah turut bersama-sama pemerintah daerah mengembangkan budaya literasi serta turut menjadi penyampai informasi kepada masyarakat, " ucapnya. 

Pada kesempatan itu, Niko juga menitipkan beberapa harapan kepada PWI maupun wartawan yang tergabung dalam PWI Kabupaten Maluku Tenggara. Pertama, kiranya seluruh wartawan Maluku Tenggara dapat mengikuti Uji Kompetensi wartawan dan memiliki sertifikasi UKW, karena saya percaya, kedepan profesi kewartawanan akan diikat oleh regulasi yang lebih ketat lagi. Kedua, kiranya media-media masa baik media mainstream maupun media On Line di Maluku Tenggara memiliki badan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam tugas-tugas jurnalistiknya dapat dilindungi secara paripurna. Ketiga, kiranya media dapat melindungi wartawannya, minimal mengikutsertakannya dalam BPJS ketenagakerjaan, karena hidup kita kedepan, tidak pernah kita tahu apa yang akan terjadi.

Keempat, kiranya wartawan Maluku Tenggara menjaga dan menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas baik dalam sikap maupun dalam pemberitaan.

Terakhir, kiranya PWI Maluku Tenggara dapat merancang program dan kegiatan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  wartawan, sehingga materi pemberitaan yang disajikan benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah juranilistik.

"Ini beberapa harapan yang saya rasa penting untuk menjadi atensi kita semua.
Pemerintah daerah akan terus berjalan bersama-sama dengan anda semua," tutupnya. 

Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mengaku bangga karena sepanjang sejarah PWI Maluku, baru dua kepengurusan PWI  kabupaten/ kota yang dilantik dan memiliki kepengurusan defenitif.

"Yang saya tau sepanjang sejarah PWI Maluku baru dua yang punya pengurus PWI defenitif yakni PWI  Kota Tual dan  Kabupaten Malra," ujarnya.

Orang nomor satu di PWI Pusat itu minta kepada PWI Provinsi Maluku untuk untuk mempercepat proses pelantikan pengurus di kabupaten/kota di Maluku yang sampai saat ini belum memiliki kepengurusan definitif.

"Saya minta kepada ketua PWI Maluku, Bung Alex Sariwating  untuk mempercepat pelantikan kepengurusan PWI di kabupaten/ kota yang belum memiliki kepengurusan definitif," harapnya menutup pembicaraan. 

Sementara  itu, Alex Sariwating, Ketua PWI Maluku mengatakan, momentum pelantikan pengurus PWI Kabupaten Malra sangat luar biasa dan spesial. Pasalnya dihadiri langsung oleh Pak Depari.

"Ini momen yang luar biasa dan baru pertama kali terjadi di Maluku, karena pelantikan  di hadiri langsung ketua PWI Pusat, Atal S Depari dan Ketua  OKK Sukifli Gani Oto," sebutnya.

Sariwating berharap, PWI  Malra dapat membangun sinergitas dengan pemerintah daerah, terutama  dalam menyampaikan informasi terkait dengan program pembangunan di Malra.

"Saya juga berharap kedepan kepengurusan PWI Maluku Tenggara dapat mengembangkan kompetensi wartawan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Uji Kompetensi ( UKW) yang nantinya  dilakukan," kuncinya.   

Hadir dalam kegiatan itu Forkopimda Maluku Tenggara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur TNI/ Polri, OKP hingga tokoh agama.( ESI)