AMBON,AT-Gubernur Maluku, Murad Ismail diminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Carnavian untuk dapat mengintervensi pengendalian inflasi di kabupaten/kota di Maluku. Permintaan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024 dengan seluruh Pemerintah Provinsi se- Indonesia secara virtual, kemarin. 

Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Le, Kamis kemarin, (4/1), mengatakan, Rakor tersebut juga diikuti Sekda dan perwakilan Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Rawindra Ardiansah.

Juga Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, Kadis PUPR, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Bulog Maluku, Kadis Perhubungan, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Ekonomi dan Investasi.

Sekda menjelaskan, pada Rakor tersebut Mendagri minta kepada Gubernur se-Indonesia termasuk Maluku untuk segera melakukan rapat kordinasi dengan semua bupati/walikota supaya bisa mengendalikan inflasi.

"Pak Mendagri juga meminta agar melakukan identifikasi komuditas penyumbang kenaikan inflasi, dan kabupaten/kota mana yang mempunyai masalah maka perlu dilakukan intervensi," paparnya menyampaikan pesan Mendagri.

Sekda mengatakan, berdasarkan penjelasan Mendagri, posisi Indonesia berada pada urutan ke-53 terendah dari 186 negara di dunia. 
Di negara G20, inflasi Indonesia masuk peringkat tujuh yang terendah. Sementara 16 negara lainnya seperti Jepang, Amerika, dan yang lainnya inflasinya lebih tinggi dari Indonesia. Sedangkan di level negara ASEAN, inflasi Indonesia menempati peringkat ke 4 terendah dari 11 negara.

"Inflasi tahun ke tahun, menurut Mendagri pada bulan Desember 2023 yakni di angka 2,61 persen, turun dari angka sebelumnya yakni 2,86 persen. Inflasi kita relatif terjaga, namun jangan sampai terlena karena trend bulan ke bulannya ada peningkatan sehingga perlu ada langkah-langkah yang diambil," jelasnya.

Mendagri juga menegaskan, inflasi masing-masing daerah semua tidak sama. Masih ada daerah yang inflasinya di atas 2,61 persen, angka inflasi nasional. Bahkan masuk kategori kuadran I (3 kali berturut-turut mengalami kenaikan inflasi di atas 3 persen).

"Terkait hal itu Pak Mendagri menegaskan bahwa itu berarti kan tidak kerja. Maka ia akan minta datanya, untuk dievaluasi dan akan diumumkan, sehingga publik tahu siapa bekerja dan siapa yang tidak bekerja," paparnya.

Mendagri, lanjut Sekda, mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga berada di posisi 4,94 persen, ini lebih baik daripada negara-negara yang lebih maju, bahkan Indonesia berada di atas Amerika.

"Kemudian Pak Mendagri mengaku, kalau lihat di daerah, ada provinsi yang bagus sekali pertumbuhan ekonominya melampaui nasional, diataranya Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua, Sulawesi Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Bali, Lampung dan Sumut," pungkasnya.(Nal)