TANIMBAR, AT.--Pemadaman lampu secara bergilir masih terjadi di Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Warga protes dan meminta PLN segera melakukan perbaikan sistem.ung

Protes tersebut disampaikan lewat demontrasi di depan kantor Kecamatan Tanut di Kota Larat, Senin (5/11/2022) siang. Mereka meminta laporan kinerja Camat Megi F. Titing maupun Supervisior PLN Larat, secara terbuka menyampaikan progres tindaklanjut problem kekinian seperti penerangan, air bersih, dan jaringan Telkomsel.

Secara bergantian, para orator mengeluhkan jasa penerangan PLN Larat yang hampir 6 bulan terjadi giliran pemadaman lampu. Bahkan mereka menyesali janji pemerintah untuk menstabilkan sistem PLN Larat.

"Setelah dilakukan identifikasi, ada tenaga teknik di lapangan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan mesin-mesin yang ada. Bahkan pengadaan mesin-mesin baik dari pihak pemerintah maupun PLN, bukan mesin yang baru. Tetapi mesin-mesin lama, malah ada sebagian alat mesin yang tidak lengkap,"ungkap Koordinator Aksi Damai Tim Pemerhati Tanimbar Utara, Petrus Batkunde.

Setelah menyampaikan tuntutan, massa demo sempat menolak perwakilan pemerintah kecamatan. Alhasil, mereka diminta bertatap muka secara terbuka di gedung Temar Lolan.

"PLN di Larat sudah ganti nama menjadi Perusahaan Lilin Negara yang saat ini lagi dinikmati oleh rakyat. Jadi bapak perwakilan PLN, kami sudah kasi waktu satu minggu. Kalau tidak manyala, maka ini kesepakatan masyarakat untuk menghentikan secara total, sambil menunggu UP3 Saumlaki datang benahi ini," tegas Batkunde di dalam gedung tersebut.

Menurut dia, pernyataan Kepala UP3 PLN Saumlaki bahwa layanan PLN Larat selama 18 jam itu tidak pernah terjadi. Bahkan 12 jam saja sulit dirasakan.

"Kecamatan Tanimbar Utara selama ini berkabung, malahan KKT dapat bantuan lima unit dengan masing-masing unit 850 kapasitas. Ini sudah ada dari bulan Agustus sana. Sekian lama kecamatan tidak pernah disentuh. Kami ini harus mendapat perhatian serius,"sesalnya.

Aksi damai dengan melibatkan sebagian besar para pedagang di kota ini, menyesali langkah pemerintah yang tidak peka melihat kesulitan rakyat. 

"Ini baru pertama kali terjadi di Republik Indonesia. Kami pengusaha juga tidak gila ikut demo. Kami juga punya pekerjaan, tetapi karena kondisi daerah ini kami merasa terpanggil sebagai anak Tanimbar. Jika tiga tuntutan ini dalam tujuh hari tidak dijawab, kami akan buat aksi yang lebih gila lagi,"tegas Kutip Frengky, pengusaha di Tanimbar.

Camat Tanut bersama Supervisor PLN Larat Remond Fatbinan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan Tim Pemerhati Tanut, lewat koordinasi ke pimpinan masing-masing di Kepulauan Tanimbar. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dengan pengawasan jajaran Kapolsek Tanimbar Utara. (mal)