AMBON, AT – Upaya pembelaan sejumlah aktivis terhadap Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela, terkait kasus dugaan pesta minuman keras (miras) di rumah dinasnya, menuai kecaman keras dari organisasi masyarakat Garda NKRI. Organisasi ini menuding para pembela tersebut gagal memahami proses hukum dan etika pejabat publik.

Kritik tajam disampaikan oleh Ketua DPC Garda NKRI Kota Ambon, Mujahidin Buano. Ia menyatakan kekecewaan atas narasi pembelaan yang dinilainya dangkal dan tidak berdasar.

Mujahidin secara khusus menyoroti inkonsistensi keterangan Ketua DPRD Ambon—yang awalnya membantah pesta miras namun kemudian mengakui adanya konsumsi 'sopi' (miras tradisional)—seharusnya menjadi fokus kritik, bukan pembelaan buta.

"Kami melihat aktivis yang membela Bapak Ketua DPRD ini tidak mengerti proses hukum dan etika jabatan publik. Mereka mencoba mengalihkan isu," ujar Mujahidin Buano di Ambon, Rabu (6/8/2025).

Menurut Mujahidin, inti persoalan adalah dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan rumah dinas untuk kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon No 5 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional. Ironisnya, proses perancangan Perda tersebut juga turut melibatkan Ketua DPRD Kota Ambon.

Garda NKRI menilai, para aktivis tersebut seharusnya mendesak transparansi dan akuntabilitas. Alih-alih demikian, mereka malah menyajikan pembelaan yang didasarkan pada retorika sempit dan mengabaikan fakta-fakta yang ada, yang hanya menimbulkan kegaduhan publik.

"Jika mereka benar-benar aktivis yang peduli hukum, mereka akan menuntut kejelasan mengapa keterangan Ketua DPRD bisa berubah-ubah. Itu adalah indikasi kuat adanya upaya menutupi fakta," tegas Mujahidin.

"Daripada sibuk membela mati-matian, lebih baik mereka belajar lagi tentang mekanisme hukum dan tugas seorang pejabat publik," tutupnya, menegaskan bahwa Garda NKRI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. (*)