Kolatlena : Harus Sesuai Fakta di Lapangan

AMBON, AE.---- Pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2022 mengalami tren peningkatan. Merujuk data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku di tahun tersebut sebesar 5,73 persen.

"Rilis resmi statistik terkait laju perkembangan ekonomi Provinsi Maluku, untuk triwulan IV 2022,laju perkembangan ekonomi secara kuartal mencapai 2,06 persen (q-to-q), sementara untuk y-on-y tumbuh 5,73 persen dan secara tahunan atau kumulatif mencapai 15,11 persen (c-on-c),"ujar Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi saat kegiatan penyampaian data pertumbuhan ekonomi Maluku di Kantor BPS Maluku, Senin (6/2).

Asep menjelaskan, perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2022 mencapai Rp. 14.14 triliun dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp. 8,62 triliun. 

Kemudian untuk ekonomi Maluku triwulan IV- 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,73 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial 9,61 persen. 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 140,75 persen.

Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan IV- 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,06 persen (q-to-q), dimama dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,04 persen. 

Kemudian untuk pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor luar negeri sebesar 265, 81 persen. 

"Sedangkan, di triwulan IV-2022 (c-to-c) tumbuh sebesar 5,11 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan  tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 9,06 persen. Sementara dari sisi pengeluaran tertinggi pada komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 62,94 persen,"katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Maluku, Alimuddin Kolatlena menilai hasil pertumbuhan ekonomi Maluku berbasis data oleh BPS naik tentu sudah cukup baik. Hanya harus akurat sesuai fakta di lapangan saat ini.

Karena di wilayah tertentu, keadaan masyarakat kurang mampu atau miskin tergolong banyak.  Kemiskinan ini dilatarbelakangi banyak faktor pendukung yang menyebabkan roda ekonomi sangat lambat dan cukup sulit bagi masyarakat.

Persoalan transportasi laut dan darat menjadi salah satu faktor. Dimana akses masyarakat untuk memperjualbelikan hasil buminya kerap terkendala. 

Begitu juga keadaan harga bahan pokok yang sering mengalami peningkatan harga. Pada daerah tertentu yang minim transportasi dan infrastruktur seperti jalan jembatan menjadi penghambat.

"Kita berharap pertumbuhan ekonomi Maluku terus meningkat. Namun tidak saja berdasarkan data , tetapi harus sejalan dengan fakta di lapangan," katanya.

Kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dinilai cukup baik, namun untuk daerah terluar Tertinggal dan terdepan (3T) perlu menjadi perhatian terutama infrastruktur, agar bisa mengurangi harga bahan pokok yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat.

"Kinerja untuk mengurangi angka kemiskinan menjadi tanggungjawab semua. Namun pemerintah daerah dan OPD terkait yang memiliki tanggungjawab penuh harus lebih memperhatikan masalah ini," ungkapnya.(WHB)