AMBON, AT--- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Maluku akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada 21 Maret 2022 mendatang. Sebelumnya 5 November 2021 Musdalub telah dilakukan dengan menetapkan Mus Mualim sebagai ketua terpilih.

Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Siswadi,  yang kini menjabat Plt Ketua DPD Hanura Maluku menjelaskan, Musdalub 5 November 2021 lalu, hasilnya telah diserahkan oleh panitia dan DPD ke DPP.  Setelah diserahkan, DPP melakukan evaluasi dan diputuskan bahwa Musdalub harus diulang.
   
Meski dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hanura pasal 52 menyebutkan, Ketua Umum (Ketum) Oesman Sapta Odang (OSO) memiliki hak diskresi untuk menunjukkan siapa yang menjadi ketua DPD hasil Musdalub 2021, namun Ketum tidak mau melaksakan hak diskresi itu.   

Karena menginginkan ketua terpilih benar-benar sesuai dengan aspirasi atau kedaulatan yang dimiliki setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura di Maluku. 

 “Ini yang menjadi latar belakang Musdalub ulang dilakukan, karena ketua umum tidak mau mengambil jalan pintas menggunakan aturan AD/ART. Dan saya ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Hanura dalam rangka percepatan  pelaksanaan Musdalub,”kata Siswadi kepada wartawan usai pertemuan panitia Musdalub di ruang Fraksi Hanura DPRD Maluku,  Selasa (15/3).
 
Pantia Musdalub telah dibentuk. Semua dilakukan secara cepat, mengingat jadwal verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) semakin dekat.

“Sebelum verifikasi tingkat KPU, kita harus percepat dengan melakukan verifikasi diinternal. Panitia sudah dibentuk, dan hari  ini (kemarin-red)  kami melakukan rapat perdana membicarakan kesiapan P
panitia,”sahut dia.

Para kader Hanura diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua DPD. Setiap bakal calon minimal mengantongi dukungan 30 persen. Bakal calon di Musdalub tahun 2021 juga diperbolehkan ikut kembali. 

Siswadi menepis adanya kecurigaan sebagian kader, bahwa kehadirannya sebagai Plt Ketua DPD dengan mempercepat Musdalub untuk memenangkan calon tertentu, sangat tidak benar.

“Ada calon ketua ketemu saya di Jakarta, saya layani, karena dia kader. Siapa saja yang namanya kader tetap dilayani. Orang lain saja kita layani apalagi kader kita sendiri. Jadi silakan saja jika ada yang mencurigai seperti itu tidak masalah, itu biasa. Namanya juga politik” tandasnya.
   
Ketua panitia Musdalub, Temmy Oersepuny mengatakan, sesuai jadwal tahapan pendaftaran dibuka sejak 16 Maret. Rencana Musdalub dilaksanakan pada 21 Maret 2022.

Kata dia panitia, tetap bekerja netral dan tidak berpihak kepada siapa pun. Anggota Komisi II DPRD Maluku ini berharap Musdalub kali ini dapat dilakukan dengan baik, dan tidak ada lagi Musdalub  berikutnya.
   
“Kita bergerak cepat secara maksimal, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Kita melaksanakan tugas kepanitiaan saja, tidak berpihak kepada calon siapapun. Imi yang harus ditekankan,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Hanura Provinsi Maluku yang berlangsung sejak Jumat 5-6 November 2021, di Marina Hotel Kota Ambon ricuh. Kericuhan terjadi saat pimpinan sidang membaca surat sakti berisikan rekomendasi DPP Partai Hanura terkait nama calon Ketua DPD Hanura.

Surat sakti tersebut berisikan dua nama calon Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku yakni H. Mus Mualim dan Rony Sapulette. Interupsi tak terelakan  dari sembilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). 

Kesembilan Ketua DPC  ini menilai dari dua nama yang direkomendasikan DPP tidak sesuai kriteria. Dimana Rony Sapulette tidak berdomisili di Maluku. Sedangkan Mus Mualim dikabarkan tercatat sebagai Ketua dari Partai Umat Provinsi Maluku.

Kesembilan DPC ini ternyata memberikan dukungan kepada Achmad Ohorela,  namun namanya tidak ada dalam surat sakti DPP itu. DPP kemudian memutuskan untuk dilakukan Musdalub ulang. (WHB)