MASOHI, AT. – Sebagai langkah konkret memastikan pelayanan publik yang lebih transparan, modern, dan mudah diakses masyarakat, Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah. 

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung berbagai inovasi berbasis digital yang telah dikembangkan jajaran Dinas PUPR dalam mendukung tata kelola infrastruktur yang lebih terbuka dan akuntabel.

Dalam peninjauan itu, Wabup Mario diperlihatkan sejumlah aplikasi berbasis peta digital, salah satunya SI SARU (Sistem Informasi Sarana Ruang) sebuah aplikasi pemetaan jalan daerah yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengetahui kondisi, status, serta klasifikasi ruas jalan secara detail dan real-time.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kategori jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga jalan desa, lengkap dengan kondisi terkini serta rencana penanganannya.

“Saya bangga, rupanya teman-teman di PUPR sudah menyiapkan banyak aplikasi yang sangat membantu. Ini memudahkan kita semua, terutama masyarakat, untuk mengetahui kondisi jalan dan infrastruktur di wilayah masing-masing,” kata Mario kepada awak media. Rabu (11/2). 

Ia menilai, inovasi semacam ini merupakan lompatan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan berbasis teknologi. Menurutnya, transparansi data infrastruktur akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Hasan Firdaus, menjelaskan bahwa SI SARU tidak hanya memuat data jalan, tetapi mencakup seluruh infrastruktur daerah dalam satu sistem terintegrasi.

“Bukan hanya jalan, tapi semua infrastruktur. Ketika kita buka peta, tinggal klik satu titik, langsung muncul informasi. Misalnya drainase, kondisinya bagaimana, dibangun tahun berapa, lebarnya berapa. Begitu juga dengan jalan,” jelas Firdaus.

Ia menambahkan, ruas-ruas jalan yang masih dalam tahap perencanaan juga telah dimasukkan ke dalam sistem, termasuk kawasan prioritas yang menjadi fokus kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam memperkuat konektivitas antarwilayah.

“Infrastruktur yang masih direncanakan pun sudah kita petakan, supaya perencanaannya matang, terukur, dan transparan,” tegasnya.

Pemanfaatan teknologi pemetaan digital ini diharapkan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan data yang lebih terbuka, warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat ikut mengawasi, memberikan masukan, serta memahami arah pembangunan daerahnya.

Langkah Dinas PUPR ini pun mendapat apresiasi sebagai contoh nyata transformasi layanan publik di Maluku Tengah, dari birokrasi konvensional menuju pemerintahan yang lebih digital, responsif, dan transparan. (Jen).