ARU,AT--Pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Daerah Pulau-Pulau Aru menyikapi bentrok antar warga Desa Salarem dan Desa Kalar-Kalar, yang terjadi beberapa Waktu lalu.

Terdapat sembilan resolusi damai yang disampaikan AMGPM kepada Pemerintrah Kabupaten Kepulauan Aru, untuk mendukung upaya penyelesaian konflik antar kedua desa itu.

Sembilan poin resolusi damai itu mereka sampaikan saat melakukan audiensi dengan Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, 18 Juni 2026 kemarin.

Ketua AMGPM Daerah Pulau-Pulau Aru, Daud Faifet, mengatakan, Konflik yang terjadi bukan hanya berdampak pada aspek keamanan, tapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, serta hubungan kekeluargaan masyarakat yang selama ini terjalin dengan baik.

Karena itu, lanjutnya, penyelesaian konflik antar kedua desa harus mengedepankan pendekatan dialogis, rekonsiliasi dan humanis, dengan melibatkan semua elemen masyarakat.

Dia mengungkapkan, sembilan poin resolusi damai tersebut merupakan tindaklanjut hasil rapat bersama pengurus daerah dan cabang AMGPM yang disepakati untuk disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penyelesaian konflik.

"AMGPM hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat untuk menjaga nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan, dan perdamaian. Melalui sempilan poin resolusi damai yang kami sampaikan, kami berharap dapat mendorong lahirnya langkah-langkah konkret untuk mewujudkan rekonsiliasi dan kehidupan masyarakat yang aman serta harmonis," kata Daud Faifet.   

Selain itu, AMGPM juga mendesak Kepolisian Resor Kepulauan Aru untuk mengusut tuntas dan mengungkap aktor di balik bentrokan sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua warga.

“Kami meminta aparat kepolisian segera mengungkap siapa saja yang menjadi aktor di balik konflik ini. Kepastian hukum sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekaligus mencegah konflik serupa terulang kembali,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, memberikan apresiasi terhadap AMGPM yang turut peduli membantu pemerintah daerah dalam  menciptakan suasana damai di tengah masyarakat.

“Kami menyambut baik masukan dan resolusi damai yang disampaikan AMGPM," katanya. 

Menurutnya, pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, guna mempercepat proses perdamaian dan menjaga stabilitas keamanan daerah.

Saat ini, katanya, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta desa-desa yang memiliki hubungan pela terus melakukan pendekatan kepada kedua kelompok yang bertikai.

Selain itu, pemerintah telah memfasilitasi mediasi yang melibatkan berbagai pihak, bahkan merencanakan pelaksanaan sumpah adat serta makan bersama di Desa Durjela sebagai simbol perdamaian.