AMBON,AT-Pasca aksi demo dan mogok kerja yang dilakukan para tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Haulussy Ambon beberapa waktu lalu, hingga sekarang pelayanan di rumah sakit tersebut belum maksimal. Hal ini disebabkan belum ada pimpinan baru, setelah pimpinan sebelumnya telah diberhentikan. 

Tuntutan para nakes agar Direktur RSUD dr. Haulusy Ambon, dr. Nazarudin agar diberhentikan dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memimpin rumah sakit tersebut telah direspons Gubernur Maluku Murad Ismail. Nazarudin kemudian dicopot dari jabatannya, namun hingga sekarang belum ada penggantinya.

Pergantian Nazaruddin  berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku, Nomor 2349 tanggal 22 Desember tahun 2023. Namun sampai sekarang belum ada penetapan siapa pengantinnya. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku  Sadali Le membenarkan pencopotan Nazaruddin oleh Gubernur. Namun terkait siapa penggantinya, Sekda mengaku Pemerintah Daerah masih mencari sosok yang lebih tepat dan bertanggungjawab. 

"Iya sudah dihentikan. Untuk pengganti masih dicari orang yang tepat," jelas Sekda kepada awak media, kemarin. 

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Akbar Afifudin mengatakan, pencopotan Nazaruddin sudah sangat tepat sebagaimana juga keinginan DPRD selama ini, karena dianggap kurang memahami tentang manajemen rumah sakit. 

Terkait pergantian pimpinan baru, sebutnya, itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun penggantinya harus yang memahami persoalan di rumah sakit tersebut. Ini agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan di internal dengan baik. 

"Kalau sudah di copot itu sangat tepat, ya sesuai aspirasi DPRD. Karena banyak juga yang resah dengan persoalan di RSUD. Sebagai rumah sakit rujukan harusnya dibuat manajemen yang sehat, sehingga tidak ada protes dari Dokter ataupun tenaga kesehatan," ujat Rovik. 

Menurut Rovik, laporan dokter dan nakes ke Komisi IV DPRD Maluku yang diminta adalah keterbukaan dan transparansi pimpinan rumah sakit.  Bukan kebijakan yang diputuskan secara sepihak. 

"Kan, Rata-rata dokter dan nakes sangat berharap keterbukaan. Itulah yang kami harapkan siapapun pengantinnya harus paham soal ini, sehingga tidak lagi terjadi masalah," tandasnya. 

Berdasarkan informasi dan pantauan di RSUD Haulussy menyebutkan, pasca di copotnya dr. Nazaruddin pelayanan Rumah Sakit itu masih tetap sama, belum maksimal, karena belum ada pimpinan baru. 

Ditambah lagi banyak dokter spesialis dan dokter umum belum diperpanjang masa kontraknya. Sehingga untuk pelayanan teknis belum merata. 

Menurut salah satu sumber mengatakan, wakil direktur yang mengatur tentang pelayanan, tetapi untuk penanggungjawab sepenuhnya belum ada. 

Ia pun pesimis jika Dirut baru nantinya bisa membawa perubahan di rumah sakit itu jika masih tertutup tidak ada keterbukaan dan transparansi.

"Untuk pelayanan sudah normal tapi belum maksimal, karena banyak dokter spesialis dan umum yang tidak dapat diperpanjang kontraknya, karena tidak ada  direktur untuk tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) karena mereka non ASN," ujar salah satu sumber. (Hab)