Kontestasi politik di Maluku masih diselubungi isu agama dan suku. Hoaks yang berseliweran di media sosial memperuncing polarisasi. Sejumlah komunitas berinisiatif membentengi masyarakat dari gempuran hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas.
 
Oleh: Elyas Rumain (Ambon Ekspres) 

Enam remaja laki-laki dan perempuan berdiri menghadap ratusan orang di dalam Gereja Lazarus Kayu Putih, Kota Ambon. Sesekali melemparkan pandangan ke proyektor, mereka bergantian berbicara selama sekitar 10 menit. 

“Kami dari remaja Sektor Zaitun mempresentasikan buletin kami yang bertema ‘Remaja Menakar Internet dan Sosial Media’,” kata Angel Tuhehay (13) memulai kegiatan hari itu. 

Angel dan lima temannya merupakan siswa Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil (SMTPI) Sektor Zaitun Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Soya. Sebagai remaja, mereka menyimpan keprihatinan tentang penyalahgunaan media sosial untuk kepentingan politik dan provokasi yang memecah-belah masyarakat lewat ujaran kebencian, isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), dan hoaks.

Penerbitan buletin “Tabaos Tuhan Paling Bae (Baik)” merupakan salah satu aksi nyata yang mengikuti keprihatinan semacam itu. Setebal empat halaman, buletin ini membahas seputar pemanfaatan internet, tips dan trik menangkal hoaks, serta etika bermedia sosial yang baik dan benar. Presentasi di Gereja Lazarus pada 29 Juni 2022 lalu itu, yang juga disiarkan secara langsung melalui media sosial Sub Komisi Anak dan Remaja (SKAR) Jemaat GPM Soya, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Kreativitas Anak dan Remaja. 

Aksi bersama melawan hoaks bergulir dari ide Wellsy Harry Bakarbessy, salah satu pengasuh SMTPI Sektor Zaitun, sejak 2021. Langkah pertamanya tidak selalu mulus. Masih banyak pro dan kontra di kalangan gereja tentang isu ini. Wellsy bersurat ke pihak Jemaat GPM Soya untuk mengumpulkan seluruh ranting untuk mengikuti pelatihan literasi digital, namun tidak ada tanggapan baik.

Semangat Wellsy tidak lantas surut. Pada November 2021 lalu, ia berbagi pengetahuan tentang literasi di Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, dan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Sebanyak 60 siswa SMA Negeri 39 Maluku Tengah dilibatkan sebagai peserta. 

Pada April 2022, Wellsy bersikeras membuat kegiatan serupa di SMTPI Sektor Zaitun. Namun lagi-lagi, ia mendapat penolakan secara halus dari banyak orang yang tidak setuju. Wellsy sekali lagi harus meyakinkan mereka. 

Sebuah sesi berbagi (sharing session), dengan menggandeng pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) sebagai narasumber, akhirnya dapat terlaksana dengan melibatkan 30 orang perserta. Sesudah acara itu, banyak jemaat yang meminta Wellsy menyelenggarakan kegiatan yang sama di sektor mereka masing-masing.

Meskipun dimulai dari lingkup yang kecil, pelatihan ini berdampak. Para siswa SMTPI Sektor Zaitun kemudian mencetuskan ide membuat buletin dengan ulasan utama mengenai literasi digital sebagai bekal menangkal hoaks. Seperti apa yang diangankan Wellsy, para remaja dan pemuda gereja, sebagai bagian penting masyarakat, mulai berperan aktif dalam menghadapi tantangan tak ringan di era internet. 

“Banyaknya kabar bohong yang beredar dapat mempengaruhi cara anak-anak berpikir. Apalagi yang menyangkut politik dan SARA. Mereka ada dalam tahap belajar dan berhak atas informasi yang benar,” tutur alumnus Fakultas Hukum Universitas Pattimura itu.
 
Hoaks dan Riwayat Panjang Konflik di Tanah Maluku
Di Maluku, hoaks berbau ujaran kebencian dan politik indentitas, terutama agama, membentang jauh ke awal 1999 hingga 2000-an.  Pada hari pertama konflik, 19 Januari 1999, simpang siur informasi beredar cepat dari mulut ke mulut. Zairin Salampessy, warga yang tinggal di perbatasan Batu Merah dan Mardika, lokasi awal konflik, merasakannya. Saat itu dikabarkan bahwa rumah ibadah umat Islam dan Kristen di wilayah tersebut telah dibakar massa. Padahal informasi itu bohong belaka.  

Dalam buku Carita Orang Basudara: Kisah-kisah Perdamaian dari Maluku, Zairin menuturkan, selama ribut-ribut dan saling lempar antarkelompok massa, ia menerima informasi bahwa warga di kawasan Benteng Atas (Bentas) sedang heboh. Warga di dekat masjid, yang kebetulan sebagian besar Muslim, sedang bergerombol melihat ke arah Mardika dan Batu Merah yang secara kontur geografis berada di bawah. 

Mereka memperhatikan titik api, yang tidak jelas asalnya. Tiba-tiba ada orang tak dikenal melintas dengan sepeda motor yang melaju agak kencang, berteriak-teriak kalau Masjid Raya An-Nur di Desa Batu Merah dibakar orang Kristen. 

Zairin mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi warga di Bentas sudah telanjur panik. Mereka termakan isu yang disampaikan orang tak dikenal tadi. 

Lain lagi cerita teman sekantor Zairin di koran Suara Maluku, Nevy Hetharia. Tadinya dia akan datang bersilaturahmi ke rumah Zairin bersama anaknya Alfi dan teman lain di Suara Maluku, Rudi Fofid. Namun niat itu diurungkan lantaran di kediamannya di Desa Amahusu, beredar informasi bahwa di Batu Merah sedang terjadi kekacauan: gereja sudah dibakar! 

Sebenarnya bukan gereja yang terbakar, tapi rumah warga dan ruko (rumah toko). Namun warga Amahusu sudah telanjur termakan isu gereja dibakar. Rudi dan Nevi akhirnya batal berkunjung. 
“Saat itu, cerita dari mulut ke mulut bergerak cepat tanpa ada klarifikasi,” tutur Zairin.  

Simpang-siur informasi membakar amarah dua kelompok yang berujung pada gelombang aksi kekerasan yang berkepanjangan. Konflik berdarah berlangsung selama kurang lebih empat tahun, mengakibatkan ribuan orang kehilangan nyawa. Baru setelah kesepakatan damai yang dikenal dengan Perjanjian Malino II ditandatangani pada 12 Februari 2002, konflik berangsur mereda sampai akhirnya benar-benar berakhir pada tahun 2004. 

Perjanjian Malino II menjadi fondasi bagi usaha membangun perdamaian di Maluku. Dalam perkembangannya, merujuk hasil penelitian The Habibie Center (THC) pada 2014 yang kemudian dibukukan dengan judul Demokrasi Pasca-Konflik, Kekerasan, dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku (2015), masyarakat Maluku menginginkan pemaknaan lebih luas terhadap poin kesebelas perjanjian yang berbunyi “Mendukung rehabilitasi, khususnya Universitas Pattimura, dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.”

Tak hanya dalam akses pendidikan, keadilan harus juga bisa dinikmati warga di setiap aspek kehidupan lewat perimbangan representasi kedua kelompok. Faktor perimbangan inilah yang kemudian memiliki peran yang cukup besar dalam dinamika perpolitikan di Maluku, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Masih menurut riset THC, diketahui ancaman dan potensi konflik di tanah Maluku terutama berupa provokasi-provokasi politis di seputar pilkada dengan menggunakan variabel agama, baik via SMS maupun selebaran. Ancaman datang baik dari perorangan maupun kelompok atau ormas-ormas tertentu, seperti yang terjadi dalam pilkada 2008 dan 2013. 

Maluku, seperti juga daerah-daerah lain di Indonesia, terimbas panasnya suhu politik ibu kota Jakarta dalam pilkada 2017 yang membelah masyarakat ke dua kubu berseberangan, antara pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kelompok Anies Baswedan (Anies). 
Menjelang pilkada 2018, isu SARA kembali menguat. Strategi kotor meraup dukungan pemilih dimainkan lewat penyampaian lisan dari mulut ke mulut, pesan singkat, dan media sosial. Hoaks kembali bertebaran. 

Pendakwah Antihoaks

Gelombang hoaks yang menghantam di setiap tahun politik bukannya tanpa perlawanan. Beragam inisiatif muncul. Tidak hanya dari lingkungan gereja, tapi juga dari mimbar-mimbar masjid. 

Pada tahun 2017, Abidin Wakano, lewat Ambon Reconciliation Mediantion Centre (ARMC) IAIN Ambon, berinsiatif membuat jaringan ustaz muda di Maluku untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian. Sebanyak 40 ustaz muda lulusan pesantren, universitas di Timur Tengah, orang umum yang secara otodidak mempelajari Islam dan sudah berdakwah, serta lulusan IAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam dirangkul.

Belajar dari konflik masa lalu yang kelam, mereka sepakat untuk mengantisipasi potensi kegaduhan politik pada pilkada 2018 dan pemilu 2019.  Gerakan dimulai dari mimbar-mimbar masjid lewat khotbah yang tidak provokatif. Juga para ustaz muda diminta untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dengan menyerukan konsep islam yang sejuk dan toleran.

Abidin, seorang ustaz yang pernah menjabat Ketua I Majelis Ulma Indonesia (MUI) Maluku, paham betul tentang banyaknya aduan terkait khotbah yang justru bermuatan ujaran kebencian dan memprovokasi masyarakat. 

Di bulan-bulan menjelang pemungutan suara, berbagai kegiatan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Ada diskusi lintaskomunitas dan lokakarya. Para peserta mendapatkan materi tentang literas digital sekaligus praktik menangkal hoaks. 

Namun, tak sedikit orang yang menantang gerakan Abidin bersama para ustaz muda ini. Mereka disebut kumpulan “ustaz liberal”. Beberapa kolega mereka pun akhirnya menarik diri dan memilih bergabung dengan kubu politik tertentu. 

“Padahal kami tidak secara terbuka menunjukkan sikap dan pilihan politik. Yang selalu kami lakukan adalah menyadarkan publik untuk berhati-hati, ada provokator dengan kepentingan politik,” tutur Abidin yang juga menjadi salah satu inisiator gerakan Provokator Damai. 

Menandai Pola Hoaks Politik 

Pada 5 Mei 2019, sejumlah foto yang beredar di media sosial menggemparkan warga. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa saksi kubu Prabowo-Sandiaga di Kecamatan Amalatu, bernama Ade Samsul Hehanussa, dibacok orang tak dikenal. 

“Innalillahi wa inna ilaihi Rojiun. Telah meninggal dunia saudara kita Ade Samsul Hehanussa, Saksi PAS di PPK Amalatu, Maluku. Tadi teman, saudara kita saksi PAS mati dibunuh di Latu, sore jam 16.00 WIT. Lehernya beliau ditebas hingga putus,” begitu narasi foto yang seketika menyebar luas. 

Roesda Leikawa dan beberapa temannya bergerak cepat mengecek kebenaran informasi tersebut. Mereka menemukan  fakta, korban pembacokan bukanlah Ade Samsul Hehanussa, melainkan Syamsul Lussy, berusia 38 tahun. Syamsul tewas dalam bentrok warga Latu dan Hualoy,  dua kampung di kecamatan Amalatu.

Foto tangkapan layar yang digunakan sejumlah orang untuk mengucapkan bela sungkawa pun tidak tepat. Itu foto Moh. Sobir, warga Kemayoran, Jakarta Pusat, yang sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina sebelum meninggal dunia, bukan karena kasus pembunuhan.

“Informasi (hoaks) itu justru dari Jakarta. Orang Maluku tahu itu murni konflik antardesa. Makanya kami bikin kegiatan tangkal hoaks di sana, pesertanya dari SD hingga mahasiswa,” kata Roesda yang dipercaya sebagai koordinator Masayarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Maluku. 

Pada 2018, oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Maluku termasuk satu dari 12 provinsi penyelenggara pilkada yang rawan dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, terutama di media sosial. Namun MAFINDO Maluku mencatat ‘hanya’ satu hoaks terkait politik pada Pilgub Maluku 2018, dengan Murad Ismail, calon gubernur kala itu, sebagai korban.  

Murad diserang dengan isu etnis yang menyebut bahwa dia berasal dari Buton, bukan Maluku. Sayangnya, ketika itu belum ada informasi pembanding yang bisa dijadikan bahan klarifikasi. “Kalau hoaks politik nasional seperti ‘Jokowi itu PKI’ masuk ke Ambon, lalu ada orang tanya, tinggal kita bagikan tautan klarifikasinya kepada mereka,” ucap Roesda. 

Sebagai orang muda yang pernah mengalami konflik horizontal puluhan tahun lalu, Roesda dan kawan-kawannya merasa harus mengambil tanggung jawab untuk turut serta menangkal dan mengklarifikasi hoaks. Mereka hendak mempromosikan Maluku yang damai lewat jalan literasi. 
Kesadaran ini juga yang menjadi dasar pembentukan MAFINDO Maluku di Ambon pada 2017 lalu. 

Berawal dari tiga orang, kini sudah ada 50 relawan yang nyaris saban hari mengedukasi masyarakat. Komunitas ini pun telah menularkan pengetahuan dan keterampilan literasi digital, cek faka, dan kampanye melawan hoaks terhadap lebih dari seribu orang dengan beragam latar belakang, mulai dari agama, suku, hingga pekerjaan. Mulai dari anak sekolah dasar hingga warga lanjut usia. 

Soal dampak, Roesda tidak bisa menakarnya. Namun, sejak bergerak melawan hoaks hingga 2020, di setiap pekan selalu saja ada orang yang bertanya ke dirinya atau teman-teman relawan tentang kebenaran sebuah informasi karena mereka belum tahu cara mengecek fakta. 

“Kami menjawab sekaligus mengedukasi mereka soal cara mengeceknya. Semakin ke sini, pertanyaan itu semakin berkurang. Bisa jadi, mereka sudah paham. Selain itu, beberapa orang yang kita latih sudah bisa mengklarifikasi hoaks di grup dan lingkungan mereka,” ucap Ketua Wanita Penulis Indonesia (WPI) Ambon ini.

Usaha melawan hoaks yang banyak bersandar pada kerja-kerja kerelawanan bukannya tanpa kendala. Jumlah relawan yang aktif masih relatif sedikit. Ditambah lagi kondisi geografis Maluku yang kepulauan, dengan kualitas layanan transportasi dan jaringan inernet yang tidak merata. Di wilayah-wilayah pinggiran, tantangan tentu kian berat. 

 Menjelang Tahun Politik 2024 

Menjelang pemilu serentak 2024, hoaks diyakini bakal kembali bermunculan bak cendawan di musim hujan. Tanda-tandanya sudah tampak. Salah satunya berupa isu pemunduran jadwal pemilu dari tahun 2024 ke tahun 2027 yang sempat viral. 

Roesda yakin pola hoaks dan ujaran kebencian di tahun politik akan sama dengan yang sebelumnya. Namun ia juga yakin, sebagian besar masyarakat sudah cerdas membedakan hoaks dari informasi yang benar karena banyak lembaga maupun individu yang telah mengedukasi masyarakat. 
 
“Yang perlu kita lakukan adalah menguatkan masyarakat agar kebal hoaks. Jadi, bagaimanapun dan dalam bentuk apapun hoaks itu datang, masyarakat sudah cakap digital dan kebal hoaks. Mereka akan tangkal sendiri,” ungkapnya.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku, Paulus Titaley mengatakan, Bawaslu memiliki tugas mengawasi kampanye di media sosial, termasuk informasi bohong yang disampaikan oleh tim maupun kandidat. Namun, lembaga ini tidak berwewenang menurunkan unggahan yang dinilai hoaks. Kerja sama dilakukan Bawaslu Pusat dengan beberapa platform media sosial utama, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. 

“Bila itu kabar bohong, langsung diturunkan oleh platform atau lembaganya (Kementerian Komunikasi dan Informatika),” katanya. 

Paulus mengakui, sumber daya manusia di Bawaslu Maluku belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengecek kebenaran sebuah informasi. Baik yang mengandung hoaks maupun ujaran kebencian. Pencegahan dilakukan lewat imbauan. Juga dengan menggelar deklarasi antihoaks bersama pasangan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif. Langkah lainnya adalah melaporkan dugaan hoaks ke platform bersangkutan. 

Paulus tidak menampik kemungkinan Bawaslu Maluku untuk nantinya menggandeng komunitas atau lembaga seperti Mafindo dalam kerja bersama menangkal hoaks pemilu.

Sementara itu, Polda Maluku memilih menanggapi permasalahan hoaks dengan membentuk tim khusus patrol siber yang bertugas memantau aktivitas warga di media sosial selama 24 jam. Di momentum pemilu, tim ini menambah kesiagaan.

“Kebanyakan yang menyebarkan kabar bohong, penipuan online, ujaran kebencian, pencemaran nama baik itu, mereka tidak tahu aturan.  Jadi, edukasi tentang literasi digital dan aturan harus tetap kita lakukan,” ujar Kepala Unit Kejahatan Siber Polda Maluku, Iptu Henny. 

Dalam catatan Polda Maluku, di sepanjang tahun 2022 ini, hanya ada satu kasus hoaks yang menyasar isu SARA, yakni isu terkait konflik desa Muslim dan Kristen di Pulau Haruku. Pelakunya sudah menjalani persidangan.
 
Mulai dari Lingkungan Terkecil

Tentang betapa membahayakannya dampak hoaks, Ketua Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Ranting Maranatha, Ebi Peruhu, bisa banyak bercerita. Ia menyaksikan bagaimana pada September 2011, sebuah kerusuhan pecah, bermula dari kecelakaan tunggal yang dialami seorang pengojek bernama Darwis Saiman di kawasan Gunung Nona. Nyawa korban tak terselamatkan sebelum sampai di rumah sakit. 

Isu kemudian berembus kencang, Darwis tewas dibunuh, bukan karena kecelakaan. Layanan pesan singkat (SMS) lewat telepon genggam berseliweran. Isinya memprovokasi warga Kota Ambon. Kerusuhan diperparah oleh pemberitaan di media massa nasional yang memelintir fakta. 

Ada juga cerita tentang konflik antardesa yang terjadi di Pulau Haruku, Maluku Tengah, awal Januari 2022 lalu. Sehari setelah kejadian, Ebi hendak mengantar ibunya ke Hutumuri, sebuah desa di wilayah pegunungan Kota Ambon. 

Dalam perjalanan menggunakan angkutan kota, ia membuka pesan berantai yang berisi informasi adanya razia KTP (Kartu Tanda Penduduk) oleh warga salah satu desa yang bertikai. Tanpa berpikir lama, rombongan itu akhirnya memutuskan untuk balik arah kembali ke rumah.  “Kabar hoaks membuat kita panik. Apalagi hoaks terkait konflik,” tutur Ebi.

Pada 2020 lalu, Ebi bersama teman-temannya menggulirkan program edukasi literasi digital untuk masyarakat di kompleks tempat tinggal mereka. Basisnya adalah layanan WhatsApp. Pelatihan yang dihelat Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku menjadi tambahan semangat. 

“Kami punya grup WA,” tutur Ebi. “Setiap ada informasi yang dibagikan ke grup, selalu saya ingatkan untuk tidak mudah percaya. Apalagi yang terkait dengan politik identitas.”

Demikianlah hoaks telah menjadi permasalahan yang serius. Namun kerja menangkalnya bisa  belajar dari inisiatif-inisiatif baik yang tumbuh di Maluku, dimulai dari lingkungan-lingkungan terkecil yang paling relevan.***

*Liputan ini merupakan  hasil kolaborasi lima media, yakni Jaring, Ambon Ekspres, Harian Jogja, Serambi Indonesia, dan BandungBergerak, yang didukung oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) di bawah Program Democratic Resilience. 

Dipublikasikan kembali (Re-publish) oleh Ambonterkini.id atas izin Ambon Ekspres