NAMROLE,AT-Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendapatkan bantuan fiskal dari Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementrian Keuangan  (Kemenkeu) sebesar Rp 80.685.453.000. Dana ini terdiri dari  Dana Alokasi Umum ( DAU) sebesar Rp 78.166.439.000. Dan Dana Bagi Hasil ( DBH) sejak tahun 2022 hingga 2024 sebesar  Rp 2.219.014.000. 
Atas bantuan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan menyampaikan terimakasih kepada Presiden Repoblik Indonesia  Prabowo Subianto.

"Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buru Selatan,  kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada  Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah memberikan tambahan anggaran  Dana Alokasi Umum ( DAU) untuk Pemerintah Kabupaten Buru Selatan," ujar Bupati Buru Selatan  La Hamidi kepada pers di Namorle, Kamis (14/8). 

Bantuan DAU maupun DBH ini kata Bupati akan  dimaksimalkan untuk melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai sektor. 

"DAU yang di kucurkan Pempus lewat Kementrian Keuangan  sebesar Rp 78.166.439.000. Ada juga dana bagi hasil  sejak tahun 2022 hingga 2024 sebesar  Rp 2.219.014.000 .  Total dana yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp 80.685453.000," rincinya.

Transfer dana tersebut, lanjut La Hamidi,  beberapa waktu lalu telah masuk ke Rekening Kas Umum  Daerah ( RKUD)  Kabupaten Buru Selatan. 

"Tujuan diberikannya anggaran ini adalah untuk pelayanan dasar, diantaranya untuk memenuhi gaji pegawai negeri sipil maupun gaji  PPPK penuh waktu maupun Paruh Waktu," ujarnya.  

La Hamidi mengaku, telah  memerintahkan kepada tim anggaran dalam hal ini Sekertaris Daerah (Sekda) dan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD) untuk menghitung beban- beban daerah dan lainnya. Setelah memenuhi pengkajian yang sudah disampaikan, selain akan digunakan untuk membayar hak- hak pegawai sebutnya Bupati, dari dana transfer itu, akan digunakan untuk membayar ADD yang sampai saat ini baru direalisasikan tahap pertama untuk tahun 2026. 

"Jadi ini sudah masuk bulan ke 8. Namun tahapan berikutnya belum berjalan. Olehnya itu akan diupayakan untuk dibayarkan.  Kami juga telah memerintahkan untuk menghitung beban- beban lainnya diantaranya pelayanan di RSUD dr Salim Alkatiri terutama insentif tengah kesehatan dan dokter yang ada," janjinya.

Pasalnya, lanjut dia, meskipun dalam keterbatasan fiskal daerah  namun pelayanan-- pelayanan dasar terutama kesehatan  tetap berjalan dengan baik. 
Jika ada kelebihan dari anggaran ini akan dipergunakan untuk kepentingan- kepentingan yang bersifat mendesak.

"Kami akan maksimalkan anggaran yang di berikan Pempus untuk membiayai hal- hal penting yang menjadi kewajiban daerah yang harus dipenuhi untuk pelayanan masyarakat, * tutup dia. (Edy)