Warga Luhu Harap Tidak Ada TPS Terapung 

AMBON, AT.--Warga Negeri Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berharap tidak ada TPS terapung di enam dusun di Tanjung Sial. Warga diberikan pilihan untuk menggunakan suara pada Pemilu 2024 berdasarkan alamat di dokumen kependudukan.

Enam dusun di Tanjung Sial, yaitu Wayase, Piulessy,  Lauma, Kaswari, Waiputih dan Wailapia memang masuk wilayah petuanan empat negeri (desa) di Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebelum Kabupaten SBB dimekarkan. 

Namun, sejak beberapa tahun lalu sebagian warga di enam dusun itu telah memiliki dokumen kependudukan beralamat SBB. Bahkan memiliki dua kepala dusun versi SBB dan Maluku Tengah. 

Raja Negeri Luhu Abdul Gani Kaliky mengatakan, setiap warga negara yang sudah masu daftar pemilih wajib memberikan hak suaranya sesuai alamat KTP sebagaimana amanat undang-undang. Olehnya itu, warga enam dusun di Tanjung Sial yang beralamat SBB harus disediakan TPS untuk mencoblos.

"Kita inginkan yang terbaik. Mari kita sama-sama kawal pemilih yang ada di Tanjung Sial ini agar mereka bisa memberikan hak suaranya sesuai alamat kependudukan dengan rasa aman tanpa intimidasi,"ujar Kaliky saat pertemuan dengan Bawaslu Maluku dan jajaran di kediamannya, Selasa (28/2 malam.

Kaliky juga mendukung upaya yang dilakukan KPU dan Bawaslu agar masyarakat di dusun-dusun tersebut bisa menyalurkan suaranya. Sehingga bila ke depan warga yang memilih kemudian mendapatkan intimidasi, aparat kepolisian harus mengantisipasi agar tidak terjadi bentrokan.

"Saya kira tidak juga untuk intimidasi. Tapi kalau ada seperti itu biar aparat kemanan yang mengawasi itu semua," katanya.

Sementara itu, selain dengan Raja Luhu, Bawaslu juga menggelar pertemuan bersama Pemerintah Negeri Luhu yang diwakili Sekretaris, Camat Huamual, Polsek Huamual, DanPos BKO Huamual, BPD Luhu serta masyarakat dan para kepala dusun di ruang rapat kantor Desa Luhu, Rabu, (1/3) siang.
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah juga hadir di pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung masukan masyarakat terkait pemetaan wilayah perbatasan dan potensi kerawanan pemilu di Tanjung Sial antara SBB dan Maluku Tengah.  Sukri, salah satu tokoh masyarakat Negeri Luhu meminta KPU dan Bawaslu tidak membuat TPS terapung di Tanjung Sial.

"Kita minta agar TPS Pemilu 2024 di Tansil jangan lagi terapung. Karena sudah sesuai wilayahnya masuk SBB. Dan TPS harus di darat," pinta Sukri.

Sementara itu, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Huamual Roy Firdaus menjelaskan, Pemilu 2019 di Tanjung Sial berlangsung aman. Hanya saja, penyelenggara tingkat kecamatan dari dua kabupaten harus dikawal aparat keamanan. 

Pencoblosan untuk wilayah Tanjung Sial semua dilakukan di darat, baik untuk Maluku Tengah maupun SBB. Tidak seperti Pilkada 2017 yang disediakan TPS terapung di laut bagi pemilih SBB.

"Sulit bagi mereka warga dusun untuk melakukan konflik. Yang diantisipasi hanyalah penyelenggara. Dan cara ini telah dilakukan pada pemilu 2019. Semua berjalan aman. Masyarakat enam dusun di Tanjung Sial tetap memilih sesuai dengan alamat kependudukan SBB dan Maluku Tengah,"ungkapnya. 

Soal informasi dugaan intimidasi terhadap Pantarlih dari SBB yang melakukan pendataan di Dusun Wailapia, kata Firdaus, bukan tidak dilakukan oleh warga .

"Pihak keamanan kami minta agar lebih jelih melihat persoalan ini. Jangan sampai ada pihak ketiga yang ingin memperkeruh suasana, tapi nama warga dusun yang terbawa-bawa. Kita berharap pemilu 2024 sama seperti 2019 semuanya berjalan aman dan lancar," tandasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair pada kesempatan itu mengatakan, informasi dari warga akan menjadi catatan Bawaslu. Terkait ditiadakannya TPS terapung, Subair mengatakan, itu sebenarnya keinginan bersama. 

"Karena sesungguhnya TPS terapung menjadi catatan, bahwa ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ini penting sehingga  perlu dilakukan penataan kerawanan sejak awal agar tidak ada TPS terapung di Tanjung Sial,"paparnya.

Selain itu, pengamanan terhadap penyelenggara juga dianggap penting.  Kemudian disediakan pos keamanan khusus di wilayah Tanjung Sial untuk mengantisipasi adanya intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat.

Bawaslu akan membuat kajian komprehensif yang netral dan tidak berpihak pada siapa pun.  Setelah itu, akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Maluku terkait langkah-langkah yang menjadi kewenangan lembaga teknis penyelenggara pemilu itu.

"Hasil kajian ini juga akan disampaikan ke pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan kajian nanti bisa diperhatikan dan ditindaklanjuti sebelum pengumutan suara," sahut Subair.

Ada dua agenda yang akan didorong oleh Bawaslu Maluku, pertemuan bersama yang difasilitasi pemerintah daerah atau DPRD. Bila pertemuan itu tidak menyelesaikan permasalahan, paling tidak meminta komitmen semua pihak untuk mengawal pemilu agar berjalan aman dan lancar di Tanjung Sial.

Bawaslu juga berencana bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskucapil) Provinsi, Diskucapil SBB dan Maluku Tengah melakukan uji petik ke Tanjung Sial untuk memastikan kependudukan warga.

" Ini perlu sebelum KPU menerbitkan Daftar Pemilih Sementara ( DPS) hasil pencoklitan. Bahwa ada kemungkinan data penduduk yang perlu dikoreksi. Karena informasinya satu pemilih memiliki dua data, KTP SBB dan Maluku Tengah. Ini harus dibersihkan," pungkasnya. (WHB)