AMBON, AT.--- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)  
Ambon kembali mengeluarkan peringatan dini bakal terjadinya banjir pesisir atau rob di beberapa daerah di Maluku. Masyarakat diminta tetap waspada.

BMKG jmemprediksi banjir bakal terjadi pada rentang waktu 21-23 Januari 2023 di wilayah Seram  Bagian Timur, pesisir selatan Pulau Seram,  pesisir Pulau Ambon Lease, pesisir Kepulauan Tanimbar,  pesisir Kepulauan Kei dan pesisir Kepulauan Aru. 

Adanya banjir Rob disebabkan karena terjadinya fenomena Super New Moon atau fase Bulan Baru yang bersamaan dengan Perigee (Jarak terdekat bulan ke bumi) pada 21 Januari 2023 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. 

"Masyarakat pesisir pantai pada wilayah tersebut dihimbau untuk tetap waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir
(ROB) yang diprediksi terjadi pada rentang waktu tersebut, serta memperhatikan update informasi
cuaca maritim dari BMKG," ujar Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon  Ashar melalui grup resmi BMKG Ambon, Selasa (17/1).

Peringatan BMKG ini, mendapat apresiasi anggota DPRD Maluku Alimudin Kolatlen. Baginya, peringatan dini perlu disampaikan kepada masyarakat lebih awal untuk diketahui agar lebih berhati-hati. 

Apalagi Maluku sebagai daerah Kepulauan, sudah tentu banyak nelayan yang melakukan aktivitas di laut, tetap perlu mawas diri dan tidak ceroboh. 

"Kami apresiasi peringatan seperti ini agar masyarakat juga bisa mengetahui tentang perkembangan cuaca di Maluku seperti apa, terutama kondisi laut, sehingga para nelayan bisa melakukan aktivitas pancing dengan aman dan nyaman," kata Kolatlena. 

Dikatakan, daerah seperti Kabupaten Seram Bagian Timur, hampir seluruh kebutuhan bahan pokok yang dipasok ke masyarakat melalui jalur laut. 

Begitupun dengan daerah lainnya. Tansportasi laut menjadi sarana utama untuk mendatangkan bahan pokok antara Pulau. 

" Kita belum tahu pasti banjir Rob ini juga diikuti dengan tingginya gelombang laut. Tapi perlu diantisipasi baik para nelayan maupun kapal laut dengan skala kecil antarpulau, maupun antarprovinsi tetap mengikuti arahan BMKG dan dinas terkait," ungkap anggota DPRD Maluku dapil SBT itu. (WHB)