NAMROLE,AT-Setelah tertunda beberapa waktu lalu, pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  (PPPK) di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) gelombang kedua akan dilakukan.

Seleksi untuk ribuan pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pemberkasan telah diatur oleh Badan Kepegawan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru Selatan maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Informasi  yang di peroleh  media ini pelaksnaan seleksi  PPPK untuk Kabupaten Buru Selatan akan berlangsung pada awal Mei, yakni  4 hingga 7 Mei 2025 mendatang.

Pelaksanaan seleksi sendiri akan berlangsung di Kota Ambon. Alasannya karena sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan test yang dilakukan dengan mengunakan sistim Computer Asesment Test (CAT) tidak tersedia di Bursel.

Selain itu, jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi juga sangat banyak yang mencapai 1857 peserta. 

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPS) Kabupaten Buru Selatan Ridwan Nyio menuturkan, pelaksanaan seleksi PPPK dilakukan awal Mei nanti.

"Memang benar untuk pelaksanaan seleksi PPPK akan dilakukan 4 hingga 7 Mei 2025 mendatang," ujarnya kepada media ini di Namrole, kemarin. 

Hanya saja, lanjutnya,  lokasi pelaksanaan test belum bisa dipastikan karena belum ditentukan.

"Biasanya, pelaksanaan seleksi dilakukan di gedung Islamic Center sebab komputer yang tersedia sebanyak 300 unit. Mudah-mudahan lokasi testnya di situ, karena banyak komputernya tersedia," ungkapnya.

Untuk mendukung sekaligus memantau pelaksanaan seleksi PPPK yang akan berlangsung di Kota Ambon, Nyio mengaku, telah menyiapkan 8 orang panitia dari BKPSDM Bursel untuk mengawal sekaligus memantau pelaksanaan seleksi.

"Jadi mereka akan mengurusi berbagai admintrasi termasuk tanda peserta test untuk 1857 peserta  yang akan ikut seleksi," sebutnya.

Ditanya terkait dengan proses selaku administrasi yang dilakukan oleh BKPSDM, guna menghindari adanya honor siluman, Nyio berujar, hal itu sudah dilakukan.

"Saat seleksi tahap pertama ada masalah dan diproses hingga dibatalkan pengangkatan, maka kita sudah surati semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  untuk hal tersebut," ungkapnya.

Jika nantinya setelah seleksi, imbuh dia, kedepan ada juga ditemukan honorer siluman, maka akan di serahkan diproses secara  hukum.

"Kalau nantinya kita temukan maka kita serahkan ke masalah hukum, karena kita sudah melewati proses sanggahan," tutupnya. (Edy)