SAUMLAKI,  AE.- Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mulai mencium aroma tidak sedap di tubuh pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Beberapa pejabat diduga telah diperiksa dalam beberapa pekan terakhir.

Beberapa kepala bidang, staf ASN maupun tenaga honorer mendatangi kantor Kejari guna memenuhi panggilan penyidik. Diantaranya Kabid Perbendaharaan BPKAD.

Bahkan pada Kamis (21/4) ari pukul 09.00 WIT hingga sore hari, para kepala sub bidang masih wara- wiri di kantor kejaksaan. Kehadiran mereka diduga kuat untuk diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan keuangan negara di BPKAD.

Namun sayangnya, baik pihak yang dipanggil dan diperiksa maupun yang memeriksa enggan membeberkan substansi pemanggilan kepada para petinggi maupun staf yang dinahkodai Yonas Batlayeri dan Maria Goreti Batlayeri selaku sekretaris.

Salah seorang Jaksa Penyidik hanya menebar senyum saat dipergoki wartawan 
keluar dari ruang Kajari dengan membawa dokumen tebal. Sedangkan informasi yang diperoleh Ambon Ekspres di internal BPKAD, menyebutkan memang ada pemanggilan oleh pihak kejaksaan setempat berkaitan dengan surat perintah perjalanan dinas fiktif. 

Ketika dikejar lebih jauh mengenai masalah ini, sumber menolak menjelaskan lebih rinci lagi.

"Kami stres dan lemas kehilangan semangat dalam bekerja. Makan, minum dan tidur pun sudah tak terasa enak lagi," keluh sumber yang menolak namanya disebut lantaran masih merasa trauma dengan kasus salah input pada LHP BPK senilai Rp9,3 miliar yang mencemarkan nama Polres KKT dan berdampak pada dinonjobkannya dua pegawai keuangan. (SAY)