Antispasi Penambang Hijrah Pasca Penertiban Gunung Botak ,Pemkab Bursel Gelar Rapat Bersama
FaizalLestaluhu
10 Dec 2025 09:03 WIT

Antispasi Penambang Hijrah Pasca Penertiban Gunung Botak ,Pemkab Bursel Gelar Rapat Bersama

NAMROLE,AT-Proses penertiban tambang ilegal Gunung Botak yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku secara tidak langsung akan berdampak kepada ribuan penambang ilegal yang selama ini mengadu nasib serta mencari nafkah di lokasi tersebut. Ribuan penambang yang terdampak aksi penertiban dengan melibatkan aparat keamanan, akan berusaha mencari lokasi tambang baru untuk mencari nafkah guna keberlangsungan hidup mereka.

Kabupaten Buru Selatan merupakan salah satu kabupaten yang belakangan ini dilirik para penambang ilegal. Pasalnya awal September 2025 lalu, telah dibuka lokasi tambang baru di Dusun Wasandruat, Desa Tikbari, Kecamatan Namrole yang juga ilegal karena belum mengantongi izin.

Lokasi ini dipredikasi bakal menjadi daerah tujuan ribuan penambang dari Gunung Botak. Belum lagi awal November 2025 kemarin,  dibuka  lagi sala satu lokasi tambang baru di Namrole Buru Selatan.

Masyarakat menyebutnya dengan lokasi Tambang  Waetua. Bukan hanya dua lokasi ini saja, ada aktivitas penambangan yang dilakukan masyarakat  di Desa Batu Karang Kecamatan Fena Fafan dan di Desa Namrinat, Kecamatan Namrole, termasuk juga di Desa Lena, Kecamatan Waesama. Berdasarkan informasi  yang diperoleh di Buru Selatan sendiri, kurang lebih ada 101 titik tambang emas yang telah terdeteksi.

Mengantisipasi hijrahnya para penambang ilegal yang bisa berdampak pada situasi keamanan, lingkungan hidup, sosial budaya dan lainnya Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menggelar rapat bersama Musyawarah Pimpinan Daerah ( Muspida). Rapat yang berlangsung di ruang rapat bupati  Selasa (9/12) dipimpin langsung Bupati Buru Selatan La Hamidi. Hadir pula Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Elieser Selsily, Asisten III La Ode Adam Malik, Wakapolres Kompol Syariffudin, Danki 753 Nawasena Letda Inf Akbar Arbain, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh adat, serta semua pejabat kepala.desa dalam wilayah kecamatan Namorle ,  yang wilayahnya terdapat aktivitas tambang emas. 

La Hamidi dalam pertemuan tersebut mengatakan, kegiatan saat ini sangat penting untuk dilakukan. Semua ini untuk menjaga stabilitas, kondisi keamanan dan wilayah, baik lingkungan hidup maupun sosial budaya.

"Tentunya kita sangat berharap, daerah yang kita cintai ini tidak terjadi hal-hal kita inginkan bersama," ingatnya.. 

Orang nomor satu di Buru Selatan ini menegaskan,  beberapa bulan terakhir di beberapa desa  dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan diantaranya desa  Batu Karang, dusun  Wasandruad desa Tikbari, desa Namrinat, dusun Waetua desa Waenalut. Di desa- desa ini masyarakat sudah   menemukan potensi- potensi emas dan aktivitas penambangan  sudah sangat ramai. 

"Sebenarnya kami pemerintah daerah mau ambil langkah beberapa waktu lalu terkait aktivitas penambangan yang semakin marak ini.  Namun baru terlaksana hari ini," sebutnya.

La Hamidi melanjutkan, bila lokasi atau wilayah dimana  aktivitas penambangan yang saat ini sudah ramai dilakukan oleh masyarakat di Buru Selatan benar- benar memiliki kandungan  emas  maka harus di tata dengan baik untuk keberlanjutan kita semua dan daerah ini.

"Rapat ini sangat penting sehingga harus ada langkah yang nantinya diambil oleh pemerintah daerah dan Fokopimda," ujarnya. 
Sekarang ini, kata La Hamidi, proses penertiban tambang emas ilegal di Gunung Botak sementara dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku. 

"Saya melihat penertiban yang dilakukan ini sangat berbeda dengan dengan penertiban tahun-tahun tahun sbelumnya. Jika kondisi ini  belanjut terus, maka bisa saja para penambang yang selama ini melakukan aktivitas di  di gunung botak bisa saja hijrah ke Bursel" ingatnya. 

" Kita undang semua  kepala desa dalam wilayah kecamatan Namorle  untuk kita bicarakan hal ini sehingga tidak ada hal yang  terjadi di Bursel. Kita harus antispasi sehingga hal-hal hal yang tidak kita inginkan bersama  terjadi di Buru Selatan," tutupnya.

Wakil Bupati Gerson Elieser Selsily mengatakan, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memenuhi undangan pemerintah daerah untuk ada dalam pertemuan guna membahas aktivitas penambangan yang sudah ramai berjalan di Buru Selatan serta antispasi hijrahnya penambang dari Gunung Botak ke Buru Selatan pasca operasi penertiban yang dilakukan Pemprov Maluku bersama aparat keamanan baik Polri maupun TNI. 

"Kita bisa berkaca dari gunung botak . Banyak korban yang berjatuhan disana. Masalah pencemaran lingkungan dan lainnya.  Banjir yang terjadi di  Sumatra itu bukan soal ilegal logging semata , tetapi ada juga tambang ilegal," ingatnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, kata Selsily, sangat kuatir. Karena pasca penertiban  lokasi tambang emas Gunung Botak, para penambang bisa saja hijrah ke Buru Selatan , karena ada sejumlah lokasi tambang yang telah dibuka di yakni tambang dusun Wasandruat desa Tikbari,  tambang di desa Namrinat , tambang di dusun Waetua desa Waenalut dan juga tambang di desa Batu Karang kecamatan Fena Fafan.  

"Kalau itu terjadi,maka.akan ada pencemaran lingkungan dan  sangat berbahaya.Kita tidak melarang ,tetapi harus diolah dengan baik,," ingatnya . 

Selsily mencontohkan, untuk desa Batu Karang, jika penambangan menggunakan zat berbahaya maka bisa saja berdampak pada bendungan yang dibangun pemerintah pusat  yang nilainya triliunan rupiah.  

"Karena limbah dari aktivitas penambangan bisas aja mengalir dan masuk ke sungai yang nantinya sampai ke Bendungan Waeapo. Kasus gunung botak jangan lagi terulang di Bursel," tegasnya.

Wakapolres  Buru Selatan Kompol Syariffudin  mengatakan, biasanya yang diantisipasi oleh Polres Buru adalah bahan kimia berbahaya.

"Kalau untuk hal ini pasti kita akan antisipasi," sebutnya. Polres Buru Selatan kata dia, siap mendukung langkah - langkah yang diambil pemerintah daerah dalam dalam mengantipasi aktivitas penambangan yang belakangan ini sangat ramai-ramai tetap mendukung langkah- langkah yang diambil Pemkab. Kami siap mengawal apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah," singkatnya.(Edy)

Dapatkan sekarang

Ambon Terkini, Ringan dan cepat
0 Disukai