AMBON, AT-Tuasikal Abua dan Marlatu Leleuri akan mengakhiri masa jabatan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah pada 8 September 2022. Namun hingga kini nama karteker atau penjabat bupati belum muncul ke publik. 

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, tiga nama telah diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditetapkan salah satunya sebagai karteker. Namun, hingga tadi malam, belum ada keputusan karena masih terjadi tarik ulur kepentingan politik 2024. 

Tuasikal Abua menjagokan Rakib Sahubawa, Sekretaris Daerah Maluku Tengah. Ia telah melakukan lobi-lobi ke Mendagri, tetapi belum ada sinyal positif. 

Sementara nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Muhammat Marasabessy juga digadang-gadang bakal jadi penjabat. Peluang Ketua Ikatan Alumni Universitas Pattimura, itu cukup terbuka karena dorongan langsung dari Gubernur Maluku Murad Ismail, sebagai karteker Bupati Malteng.

Namun masih berdasarkan informan terpercaya, Mendagri bakal melirik Pejabat Tinggi (Pati) dari unsur Badan Intelijen Negara (BIN) baik TNI atau Polri untuk menjabat karteker Bupati Maluku Tengah. 

"Semua punya kepentingan di posisi ini. Abua terus perjuangkan Sekda Malteng sebagai karteker. Pak Gubernur juga jagokan Muhammat Marasabessy. Dan terakhir kami dapatkan informasi ada juga unsur dari BIN, yang akan dilibatkan sebagai karteker. Saya kira itu kewenangan Mendagri. Karena karteker Bupati SBB saja BIN, mengapa daerah lain tidak bisa,?" kata sumber yang enggan namanya disebutkan, Senin (05/09).

Menurut dia, unsur BIN jadi perhatian dan masuk dalam daftar karteker, karena Maluku Tengah merupakan daerah rawan konflik antardesa. Berdasarkan catatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Polda Maluku, Kabupaten Maluku Tengah menempati posisi pertama daerah konflik warga tertinggi di Maluku, disusul Maluku Tenggara di urutan kedua. 

"Ya, mungkin saja hitungannya seperti itu. Karteker Bupati Maluku Tengah harus dari BIN, entah dari TNI atau Polri karena termasuk kategori daerah yang sering terjadi konflik sosial. Kalau Pak Rakib dan Pak Muhammat mereka ini sama-sama putra Maluku Tengah," jelasnya.

Akademisi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Amelia Tahitu mengatakan, karteker Bupati Maluku Tengah harus yang mampu dan paham soal pemerintahan serta mengenal karakteristik masyarakat di wilayah itu. Bila memungkinkan, karteker bisa dari  TNI atau Polri karena dengan berbekal pengalaman, situasi Kamtibmas diyakini bisa diatasi dengan baik.

"Yang penting bisa menjaga kondisi Kamtibmas di masyarakat Maluku Tengah tetap aman dan damai. Jangan lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sampai merugikan kita sendiri. Tapi kalau dari TNI atau Polri malah itu lebih baik, menurut saya," sahut Tahitu.

Tokoh pemuda Maluku Tengah, Said Mualo juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, Maluku Tengah baiknya dipimpin oleh anggota BNI, baik TNI atau Polri ketimbang sipil dan putra daerah sendiri.

Bila putra daerah, yang tampak adalah kepentingan sekelompok tertentu, terutama dalam pelayanan administrasi, sistem pemerintahan dari daerah hingga ke desa dan dusun, pengambilan kebijakan pembangunan maupun penganggaran yang bermotif politik 2024. 

"Kenapa diperjuangkan orang ini dan itu harus jadi karteker?, karena masing-masing punya tujuan tertentu di dalamnya. Kita masyarakat sudah tahu itu. Maka diharapkan adalah karteker harus dari unsur BIN, itu lebih tepat karena tidak ada kepentingan yang dimainkan,"tandasnya. 
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie yang dikonfirmasi media ini Senin kemarin soal SK Mendagri tentang penjabat Bupati Malteng, belum memberika tanggapan. Begitu juga Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Boy Kaya.  (WHB)