AMBON,AT-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insun Sangaji bukas uara dengan menepis adanya tudingan miring terkait 15 proyek Dinas yang di kerjakan tidak sesuai.

Dikatakan semua pekerjaan dinas terpantau karena didampingi oleh inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga kejaksaan yang turun langsung mengawasi ke daerah untuk melihat pekerjaan dan disesuaikan nilai kontrak. 

Bahkan dirinya bersama Kejaksaan tinggi Maluku turun langsung di Maluku Tengah, SBT dan SBB yang disebut banyak pekerjaan dinas tidak sesuai disana. Hasil monitoring tidak temukan pekerjaan yang dapat merugikan keuangan negara.

"Perlu saya jelaskan, proyek dinas untuk pembangunan sekolah dan sarana lainnya di Kabupaten Kota dikerjakan sudah sesuai. Saya ini turun langsung bersama Kejaksaan di Malteng, SBB dan SBT, jadi proyek mana yang tidak sesuai coba dibuktikan?,"ujar Insun saat pertemuan dengan perwakilan Aliansi Anti Korupsi (AKK) bersama Kabid SMA dan SMK diruang pertemuan dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Kamis (12/9)

Insun menyebut, aliansi Anti korupsi telah melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes di Kejaksaan tinggi Maluku dengan meminta tangkap Kadis pendidikan yang kebal hukum. 

Baginya kejaksaan maupun BPK sebagai lembaga penegak hukum, tidak mungkin biarkan setiap kesalahan berjalan begitu saja.

"Perlu diingat bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini, kalau salah silahkan diproses tapi kan tidak, lalu apa yang mau dihukum. Kejaksaan juga tidak sembarangan proses orang yang tidak bersalah," sahut Insun.

Orang nomor satu di Dinas Pendidikan itu jelaskan, tahun ini setiap pekerjaan dinas didampingi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memantau setiap pekerjaan dan pengelolaan anggaran.

"Kita tahun ini di dampingi oleh KPK. Jadi orang tidak perlu suruh tangkap kita, kalau memang kita bersalah sudah langsung ditangkap, tidak perlu ada yang suruh,"imbuhnya.

Insun jelaskan, pekerjaan di dinas semua prosesnya ada penanggung jawab melalui bidang bidang terkait bersama pejabat pembuat Komitmen (PPK).

Sehingga ketika proyek bermasalah, maka yang dipanggil pertama adalah PPK, kontraktor dan mungkin konsultan pelaksanaan teknis di lapangan. Bahkan sebagai pimpinan juga dipanggil terakhir sebagai saksi untuk dimintai keterangan.

"Kalau mau demo dan minta tangkap saya itu sudah tendensi, bahkan termasuk pencemaran nama baik. Ke depan saya akan pakai pengacara jika tidak benar kita proses hukum saja. Adik Adik LSM harus cerdas dalam melihat persoalan sebelum lakukan demonstrasi. Kita hari ini kita kumpul seperti ini, agar supaya semua terbuka tentang 15 proyek yang dikatakan bermasalah versi adik-adik aliansi," tutur Insun.

Tempat yang sama salah satu perwakilan Aliansi Anti Korupsi Umar Lewen mengaku, aksi demontrasi yang mereka lakukan berdasarkan sumber pemberitaan media massa.

Ia mengaku aksi tersebut dengan tujuan, agar bisa bertemu kepala dinas dan mendapatkan klarifikasi langsung.

"Untuk informasi yang kami temukan ini berasal dari media dan juga berbagai sumber informasi lainnya," sebut Umar.

Sementara perwakilan Aliansi Anti korupsi lainnya Pato Kelsaba jelaskan, informasi terkait proyek pembangunan gedung sekolah dan sarana lainnya yang dikerjakan dinas di pendidikan bermasalah didapat dari pembahasan rapat paripurna di DPRD Maluku. 

Namun dia mengakui, aksi mereka karena ada tunggangi pihak lain. Namun dirinya enggan menyebut siapa dibalik itu.

"Kami terbuka saja bahwa aksi itu, kami ditunggangi. Tapi memang benar informasi tersebut di dapat juga dari pernyataan di DPRD Maluku,"akui Kelsaba.

Mendengar penjelasan itu, Insun mengatakan bahwa sudah dicurigai sejak awal aksi yang dilakukan ada unsur lain, dan semua terbuka saat pertemuan dengan perwakilan Aliansi itu.

Dia bahkan menyarankan agar, sebagai aliansi yang terlahir dari mahasiswa harus pandai mengkaji informasi sebelum disampaikan ke publik. 

Apalagi katanya, ditahun politik banyak pihak yang dengan sengaja menyebar isu tidak benar ke rana publik agar menimbulkan berbagai pandangan miring dari masyarakat kepada dinas pendidikan maupun pemerintah daerah.

"Padahal kami di dinas, ada bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan pendidikan Maluku yang lebih maju dan bersaing dengan daerah lain. Tetapi ada pihak yang suka menyebar informasi yang tidak benar tentang dinas. Kami memang mencurigai ada pihak dibalik ini. Tapi biarlah. Asalkan yang kita kerjakan itu benar," ungkapnya. (Wahab)palagi katanya, ditahun politik banyak pihak yang dengan sengaja menyebar isu tidak benar ke rana publik agar menimbulkan berbagai pandangan miring dari masyarakat kepada dinas pendidikan maupun pemerintah daerah.

"Padahal kami di dinas, ada bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan pendidikan Maluku yang lebih maju dan bersaing dengan daerah lain. Tetapi ada pihak yang suka menyebar informasi yang tidak benar tentang dinas. Kami memang mencurigai ada pihak dibalik ini. Tapi biarlah. Asalkan yang kita kerjakan itu benar," ungkapnya. (Wahab)