MASOHI, AT. – Aktivitas Sekolah Rakyat 73 Terintegrasi di Kabupaten Maluku Tengah resmi dimulai pada Senin (6/10).

Kegiatan perdana itu ditandai dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta pemeriksaan kesehatan gratis yang dipusatkan di Gedung Perpustakaan Masohi.

Saat ini, Sekolah Rakyat 73 Terintegrasi masih berstatus rintisan karena menggunakan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Letwaru, Masohi, sebagai lokasi sementara. 

Pemerintah daerah telah menyiapkan langkah lanjutan dengan rencana pembangunan gedung permanen di Kelurahan Hollo, Kecamatan Amahai.

Kepala Sekolah Rakyat 73 Terintegrasi Maluku Tengah, Raddy Jamair, mengatakan bahwa sekolah saat ini didukung 11 tenaga pendidik dan 28 tenaga kependidikan.

"Terdiri dari tenaga administrasi, bendahara dan operator ada 2 orang. Ada wali asuh yang nantinya mendampingi peserta didik. Ada juga wali asrama, cleaning service dan satpam," jelas Jamair.

Sebagai pimpinan, ia menegaskan komitmennya menjalankan amanah tersebut. "Amanah yang diberikan kepada saya sebagai Kepala Sekolah akan dijaga dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Harapan-harapan dari Bapak Presiden dan juga dari Pemda akan kami akomodir," tandasnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan nasional Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Plt. Kepala Dinas Sosial Maluku Tengah, Ruslan Yusuf Wailissa, menyampaikan bahwa pelaksanaan program di daerah tersebut dibagi dalam dua tahap.

"Untuk diketahui bersama bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tengah akan diselenggarakan dalam dua tahap, yakni Sekolah Rakyat Rintisan yang menggunakan Gedung SKB dan Sekolah Rakyat Permanen yang akan dibangun di Kelurahan Hollo," terang Wailissa.

Ia menambahkan, seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan melibatkan kerja bersama lintas sektor.

"Proses persiapan hingga pelaksanaan Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama Satgas Percepatan Penyelenggaraan SR Kabupaten Maluku Tengah yang diketuai Sekretaris Daerah," ujarnya.

Dengan dimulainya aktivitas Sekolah Rakyat 73 Terintegrasi, Pemkab Maluku Tengah berharap hadirnya lembaga pendidikan ini mampu membuka jalan bagi anak-anak kurang mampu untuk mengakses layanan pendidikan yang layak, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah melalui pembangunan sumber daya manusia. (Jen).