Akhir April, Peralihan Siaran  TV Analog ke Digital Tahap Pertama di Maluku
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku berkoordinasi terkait pelaksanaan Analog Swich Off (ASO) pada Direktorat Pengembangan Pita Lebar, Lantai 6, Kementerian Kominfo, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Kamis (8/4/2022).

Humas Diskominfo
Admin
08 Apr 2022 13:41 WIT

Akhir April, Peralihan Siaran  TV Analog ke Digital Tahap Pertama di Maluku

JAKARTA, AT.-Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) berencana memberlakukan Analog Swich Off (ASO) dari Televisi  (TV) Analog ke TV digital tahap pertama di sejumlah provinsi termasuk Maluku, 30 April 2022 mendatang. 

Peralihan dari TV analog ke TV digital dilakukan tiga tahap.  Tahap pertama  30 April, tahap kedua 25 Agustus,  dan tahap ketiga  2 November 2022.

Kepastian ini setelah Dinas Komunikasi dan  Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku berkoordinasi teelrkait pelaksanaan Analog Swich Off (ASO) pada Direktorat Pengembangan Pita Lebar, Lantai 6, Kementerian Kominfo, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, Kamis (8/4/2022).

Danny Suhardany, Koordinator Pengembangan Pita Lebar, selaku Ketua Tim Bantuan Set Top Box (STB) Kemenkominfo mengatakan, ada empat pilar bersama yang akan disiapkan oleh pemerintah dalam rangka program dari TV  analog ke TV digital.

 "Yang pertama tentunya adalah kesiapan infrastrukturnya dari para penyelenggara. Jadi mereka akan menyiapkan infrastrukturnya,"kata Danny.

Yang kedua, kata dia,  adalah program siarannya ada peralihan dari TV analog ke TV digital yang nanti tidak semua penyelenggara TV  itu akan menjadi penyelenggara.

" Tapi hanya beberapa. Nanti menjadi penyelenggara dan penyelenggara konten nanti akan menyewa jaringan infrastrukturnya kepada penyelenggara,"jelasnya.

Ketiga adalah kesiapan dari ekosistemnya. Menurut dia,  ekosistemnya tentu dengan adanya perubahan analog ke digital dari sisi penonton yang eksistin atau yang sudah menonton sekarang harus menyiapkan juga perangkat.

" Kalau memang televisinya masih analog. Kalau bagi masyarakat yang memang sudah digital tidak perlu lagi karena itu bisa langsung menangkap siaran secara umum,"terangnya.

Dia mengkui, tidak ada perubahan signifikan karena masih menggunakan antena UHF atau yang bentuknya seperti  dulu.

 "Jadi khusus yang masih menggunakan TV analog tentunya ketika sudah digital itu perlu ditambahkan suatu perangkat untuk dapat menangkap siaran digital namanya perangkat STB. Perangkat ini harganya kisaran Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Tergantung merek dan speknya nanti bisa dibeli oleh masyarakat di toko-toko elektronik ataupun mungkin sekarang sudah bisa dibeli secara online,"paparnya.

Pemerintah sendiri, jelas dia,  sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor  46 pasal 85 menyatakan bahwa penyediaan STB,  nanti juga akan diberikan kepada rumah tangga miskin.

 "Siapa yang akan menyediakan STB  sesuai dengan ketentuan pasal 85  adalah para lembaga penyiaran multipleksing itu memiliki komitmen untuk menyediakan apabila terjadi antar kelompok oleh LPS belum mencukupi maka nanti pemerintah akan menutupi kekurangan,"sebutnya.

Tak hanya itu, tambah dia, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan data rumah tangga miskin.

"Kita dengan Kominfo diberikan data sekitar 7,8 juta rumah tangga miskin yang tersebar di 514 kabupaten kota. Kami telah melakukan penyaringan, diman baru terkafer sekitar 341 kabupaten dan kota sehingga totalnya  menjadi 6,7 juta,"paparnya.

 Sementara itu, Kadis Kominfo Provinsi Maluku, Titus F.L Renwarin, M. Si mengatakan, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Direktorat Pita Lebar,bahwa untuk tahap pertama penerapan ASO yang batas waktunya pada tanggal 30 April 2022,  Maluku mendapatkan 19.113 unit STB yang diperuntukan bagi keluarga miskin sesuai data PKH Kemensos di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat.  

"Sebagai penyedia STB ada kurang lebih 6 lembaga penyiaran yaitu Media Metro, MNC RCTI, RTV, SCM SCTV, TRANS 7 dan VIVA TVONE,"kata Renwarin. 

Untuk optimalisasi distribusi STB di Kota Ambon maupun Kabupaten SBB, kata dia,  pihaknya perlu  berkoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Kominfo Kota dan Kabupaten penerima serta lembaga penyiaran tersebut untuk mengetahui sejauh mana distribusi STB telah dilakukan.

" Jika ada kendala atau permasalahan yang dihadapi, kita bisa bersama-sama bisa mencari jalan keluarnya agar tidak terjadi gejolak dimasyarakat,"tutup Renwarin.(*)

Dapatkan sekarang

Ambon Terkini, Ringan dan cepat
0 Disukai