AMBON,AT.-Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, terkait reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).Tindak lanjutnya, sensus Regsosek tahun 2022 segera dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku.

BPS Maluku telah menyiapkan 2.780 petugas sensus Regsosek yang siap melaksanakan tugas dan tersebar di 11 Kabupaten/ Kota di Maluku. Sensus ini dimulai pada 14 Oktober dan akan berakhir 15 November 2022 mendatang. 

Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi dalam keterangan resminya, berharap ada kerja sama yang baik dari masyarakat, pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah untuk menyukseskan Regsosek.

"Karena ini sifatnya masif, maka penting untuk harus kita disampakan kepada masyarakat. Sangat kita harapkan dukungan penuh masyarakat menerima perugas kita ketika lakukan pendataan di lapangan," ujar Asep kepada wartawan, Selasa (11/10) di kantor BPS Maluku di Passo, Kecamatan Baguala, Ambon.

Regsosek ini, kata Asep, merupakan kegiatan pemerintah dalam pengumpulan data lewat sensus yang ditugaskan kepada BPS secara nasional, termasuk Maluku.

"Diketahui ada sensus pertanian dan ekonomi. Nah, saat ini pemerintah menugaskan kami di BPS mensensus yang namanya Resosek ini secara nasional," ucapnya.

Regsosek merupakan pengumpulan data statistik sesuai kebutuhan pemerintah yang membutuhkan data sosial ekonomi masyarakat yang selama ini dikumpulkan berbagai pihak secara nasional.

"Satu-satunya data ekonomi  yang dibutuhkan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait sosial ekonomi masyarakat," kata dia.

Regsosek juga merupakan sistem dan basis data penduduk yang terdiri atas profile, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data kependudukan serta basis data lainnya hingga ke tingkat kelurahan dan desa.

"Jadi intinya, pemerintah ingin data yang lengkap terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat seluruh Indonesia, dan khususnya di Maluku. Setelah data ini (Regsosek) jadi, maka selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah sehingga bisa menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan," demikian Asep.(erm)